Pemerintah Israel Berkukuh Melarang Azan Berkumandang di Wilayahnya
Foto oleh Associated Press

FYI.

This story is over 5 years old.

Berita

Pemerintah Israel Berkukuh Melarang Azan Berkumandang di Wilayahnya

RUU kontroversial usulan kelompok sayap kanan terus digodok parlemen, menyasar khusus komunitas muslim negara Yahudi itu. Israel mengabaikan kritik komunitas internasional.
29.11.16

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News.

Undang-undang kontroversial melarang pengumandangan azan di seluruh wilayah Israel, terus digodok oleh parlemen (Knesset). Undang-undang tersebut memicu ketegangan di antara hubungan komunitas muslim-yahudi di seluruh penjuru Israel.

Undang-Undang Larangan Azan memakai pengeras suara, didukung penuh gerakan sayap kanan konservatif yang sedang memperoleh banyak dukungan di Negeri Bintang Daud itu. Bila beleid itu disahkan, pemerintah Zionis bakal melarang masjid mengumandangkan azan memakai pengeras suara. Undang-undang ini menuai kritik dari komunitas internasional tapi pemerintah pusat di Yerusalem bergeming. Komunitas muslim yang bermukim di Israel merasa jadi sasaran khusus beleid tersebut.

Iklan

Undang-undang azan pertama kali diajukan anggota Knesset, dari fraksi sayap kanan Moti Yogev dan Robert Ilatov. Beleid itu mulai banyak dibicarakan ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberikan dukungan terbuka terhadap rencana larangan azan menggunakan speaker. Saat memimpin rapat kabinet beberapa waktu lalu, Netanyahu mengaku mendukung RUU itu lantaran beberapa kali didatangi warga Israel "dari berbagai golongan dan latar belakang agama, yang memprotes suara memekakan" dari pengeras suara masjid.

Belakangan, undang-undang azan menjadi bahan perdebatan di wilayah Israel yang dihuni komunitas Muslim. Warga Arab dan beragama Islam mencapai 20 persen dari seluruh populasi Israel.

"Kadang-kadang, azan dikumandangkan terlalu keras," kata Ksenia Svetlova, a Knesset, salah satu anggota Partai Uni Zionis yang mendukung RUU larangan panggilan salat. "Terutama di kota-kota yang dihuni oleh warga yahudi dan muslim. Azan sangat keras terdengar di distrik-distrik yahudi atau desa-desa yang berbatasan dengan kota-kota Arab."

Aktivis segera membela komunitas muslim, menegaskan bahwa tujuan adanya undang-undang ini sama sekali bukan pengurangan volume azan. Mereka menengarai undang-undang ini dibuat khusus demi menyudutkan komunitas muslim. Buktinya, suara sirene dan kegaduhan yang ditimbulkan umat beragama lain tak banyak diributkan.

"Panggilan melakukan shabbat yang dikumandangkan tiap Jumat sore dan Sabtu sore ketika Shabbat selesai lebih sering terdengar. Tak ada seorangpun yang meributkan kegaduhan ini," ujar Jafar Farah, Direktur Mossawa Center, organisasi advokasi Arab yang bermarkas di Kota Haifa. Kota Haifa termasuk kategori "kota campuran", sebab penduduk Israel dan keturunan Arab hidup berdampingan.

Iklan

Farah menduga undang-undang yang sedang dibahas di Knesset hanyalah secuil dari sebuah rencana besar mengebiri hak-hak kaum minoritas Arab di Negeri Bintang Daud.

"Ini sebagian kecil dari tren kebencian (sayap kanan Yahudi) terhadap penduduk Arab yang disulut oleh Perdana Menteri Israel lewat pidatonya saat pemilu lalu," ujar Farah. "Ujung-ujungnya pasti tidak akan baik bagi semua komunitas."

Unjuk rasa menentang "Undang-Undang Larangan Azan" bermunculan di berbagai kota di Israel, sejak naskah beleid itu pertama kali diumumkan. Salah satu demonstrasi paling besar terjadi pada 18 November lalu. Situs Yedioth Aharonot melaporkan, sesudah salat Jumat ribuan orang turun ke jalan di kota-kota Israel mengusung spanduk dan papan bertuliskan "suara muazin tak boleh dibungkam; Undang-undang muazin harus dibatalkan."

Fadi Sourikh, mahasiswa akuntansi 29 tahun yang tinggal di Yerusalem, menyatakan UU soal azan akan mengubah drastis hidupya.

"Azan sangat penting bagi saya sebagai muslim," ujar Sourikh."Saya percaya undang-undang ini dibuat khusus untuk menyudutkan kaum muslim."

Menurut Yonatan Mendel, pakar kajian Timur Tengah, usaha membungkam azan sejatinya hanyalah sebagian kecil dari dilema eksistensial yang dihadapi komunitas Yahudi Israel. Para Yahudi fanatik itu percaya bahwa pengaruh mereka di Isreal mulai terkikis. Lebih jauh, Mendel mengatakan dia mengharapkan permasalahan sentimen sektarian ini bisa dipecahkan lewat dialog dan negosiasi. Dia juga menganggap undang-undang muazin hanya akan memperlebar jurang perbedaan antar pemeluk agama dan budaya berbeda selama ini sudah menganga lebar di Israel.

"Yang saya rasakan sekarang, Israel sepertinya selangkah lagi akan terperosok di jurang, melahirkan undang-undang bernuansa antidemokrasi," tutur Mendel. "Dan undang-undang muazin, yang jelas-jelas menyudutkan komunitas muslim, adalah salah satu bagian jurang itu."

Penolakan terhadap rancangan undang-undang larangan azan sempat muncul dari sumber tak terduga, yakni Menteri Kesehatan Israel Yaakov Litzman yang juga anggota Partau Judaisme Taurat Bersatu. Awalnya, Yaakov khawatir undang-undang ini meredam semua suara yang keluar dari rumah ibadah, termasuk sirene yang menandai awal dan akhir Sabbath.

Sayangnya, aliansi antara Menkes Israel dan komunitas Arab-Islam berakhir pekan ketiga November, setelah parlemen Israel memastikan revisi undang-undang tidak akan menyasar suara sirene penanda Sabbath. Kini, undang-undang azan masih dibicarakan di Knesset. Dengan demikian, kontroversi akan terus bermunculan sampai nasib beleid itu diputuskan oleh Knesset kelak.