Asia

Data Menunjukkan Aturan Ganjil-Genap di Jakarta Justru Menambah Kemacetan

Sistem ganjil-genap pelat nomor yang berlaku di Filipina maupun Indonesia terbukti tak mengurangi kemacetan, hanya memindahnya dari ruas utama.
25.11.20
jalanan macet
Jalanan macet di Jakarta. Foto: Achmad Al Fadhli, Unsplash

Kota-kota besar seperti Jakarta dan Manila punya banyak kesamaan. Kedua ibu kota di Asia Tenggara ini sama-sama padat penduduk dan terkenal akan kemacetan lalu lintasnya yang parah. Selain itu, baik Jakarta maupun Manila sama-sama memberlakukan sistem penjatahan jalan untuk mengurai kemacetan.

Jakarta menerapkan peraturan ganjil-genap pada 2016, setelah aturan 3-in-1 tidak efektif mengatasi macet. Sistem penjatahan baru ini bertujuan membatasi jumlah kendaraan dalam satu hari atau pada jam-jam tertentu tergantung angka terakhir di pelat nomor.

Iklan

Sementara itu, Metro Manila memberlakukan sistem “pengkodean nomor” sejak 1995. Berbeda dari ganjil-genap, pembatasannya ditentukan berdasarkan jadwal. Contohnya, pelat nomor yang angka belakangnya “1” atau “2” tidak boleh melewati jalanan setiap Senin pada waktu yang telah ditentukan.

Aturan lalu lintas semacam ini diyakini dapat menekan angka kemacetan karena jumlah kendaraan yang masuk setiap harinya lebih sedikit. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem penjatahan tersebut malah menjadi sumber kemacetan baru.

Tahun lalu, warga Jakarta rata-rata menghabiskan 1,5 hingga tiga jam untuk satu perjalanan, sedangkan orang Filipina dilaporkan kehilangan 257 jam mereka (setara 10 hari dan 17 jam) dalam perjalanan pada jam sibuk. Kemacetan bisa menjadi lebih buruk pada hari-hari tertentu. Semua ini disebabkan karena kurangnya alternatif. Pembuat kebijakan tidak mempersiapkan moda transportasi lain ketika membatasi penggunaan kendaraan pribadi.

Pada awal September 2019, banyak pengguna jalan yang kontra dengan keputusan pemerintah untuk memperluas aturan ganjil genap dan sanksi tilang untuk pelanggar. Warga Jakarta mengaku kebijakan ini menghambat mobilitas mereka. Tak sedikit yang terpaksa berdesak-desakan naik KRL atau menunggu bus yang tidak tentu jadwal kedatangannya sejak aturan ganjil genap berlaku.

Kembali ke Metro Manila, hanya ada empat sistem kereta api di sana. Salah satunya telah beroperasi sejak 1891 dan perjalanannya sering mengalami keterlambatan atau lebih parah lagi ditiadakan. Menampung sekitar 300.000 penumpang setiap harinya, Metro Rail Transit 3 (MRT-3) yang ada di ibu kota kerap mengalami gangguan. Pada awal 2018, gangguan bisa terjadi hampir setiap hari.

Iklan

Bagi sebagian orang, mereka lebih memilih beli mobil baru daripada harus berimpitan di transportasi umum yang padat.

“Sistem pengkodean membatasi jumlah kendaraan pada waktu tertentu saja, sehingga masalah lalu lintas hanya dapat dicegah untuk sementara,” tutur Mark Angelo Tacderas, konsultan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) yang berspesialisasi di sektor transportasi.

Alhasil, aturan lalu lintas ini menjadi tidak efektif.

The Jakarta Post melaporkan peningkatan penjualan mobil sebesar 20 persen di Jakarta sejak sistem ganjil genap diberlakukan empat tahun lalu. Laporan tahunan Otoritas Transportasi Darat (LTO) menunjukkan ada 3.076.088 kendaraan bermotor yang terdaftar di Metro Manila pada 2019. Jumlahnya naik 10,4 persen dari 2018, meski data ini tidak merinci jenis kendaraannya.

Kedua negara sudah berulang kali merevisi sistem penjatahan ini, mulai dari memperpanjang penerapan aturan hingga membatasi lebih banyak mobil yang melewati jalanan.

Kemacetan adalah masalah lama dan kompleks yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk ditangani. Namun, pakar mengatakan kegigihan pejabat dalam menerapkan sistem penjatahan menggarisbawahi pendekatan yang tak terkendali untuk mengatasi masalahnya.

“Pembuat kebijakan ogah mencabut [aturan pembatasan mobil] karena mereka menganggap kemacetan sebagai masalah lalu lintas, bukan masalah transportasi dan mobilitas,” terang Tacderas. “Jika pejabat melihat kemacetan sebagai masalah transportasi dan mobilitas, mereka pasti akan mengerti bahwa masalah utamanya terletak pada ketergantungan masyarakat terhadap mobil, bukan kepemilikan mobil itu sendiri.”

Masalah yang mendasarinya adalah Jakarta dan Manila bukan kota yang nyaman untuk bepergian selain dengan naik mobil. Dalam studi mengenai ketimpangan mobilitas di Jakarta, penulis menjelaskan sebaran fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sulit dijangkau dengan jalan kaki atau bersepeda membuat warga ketergantungan dengan kendaraan bermotor

Tacderas menyarankan untuk mengubah perspektif terlebih dulu guna mengatasi kemacetan dengan efektif. Aturan lalu lintas seperti ganjil genap bukanlah solusi yang tepat untuk mengakhiri kemacetan di Jakarta atau Manila.

“Kepemilikan mobil lebih efektif ditangani oleh strategi fiskal seperti pajak pembelian dan pajak bahan bakar,” ujarnya. “Di sisi lain, ketergantungan masyarakat terhadap mobil dapat ditangani di berbagai tingkatan, dimulai dengan perencanaan penggunaan lahan untuk memperpendek jarak antara asal dan tempat tujuan seseorang. Setelah itu, [pemerintah] bisa mempertimbangkan aksesibilitas tempat dengan moda transportasi yang efisien.”