Jokowi Pilih Ma'ruf Amin Sebagai Cawapres, Isu Agama Masih Dominasi Politik Indonesia

Dalam jumpa pers di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/8) petang, muncul kejutan bagi banyak pihak. Ma'ruf Amin, ulama 75 tahun yang lama menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, dipilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo yang kembali mencalonkan diri untuk periode kedua. Keputusan ini mengejutkan terutama bagi berbagai kalangan yang mengira pilihan presiden akan mengarah ke Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, kader Nahdlatul Ulama, serta alumni Himpunan Mahasiswa Islam.

"Saya memutuskan dan telah mendapat persetujuan dari partai dalam koalisi Indonesia kerja. Yang akan mendampingi saya sebagai calon wakil presiden periode 2019-2024 adalah Profesor Doktor Kyai Haji Ma'ruf Amin," kata Jokowi di hadapan awak media. "[Ma'ruf Amin] adalah sosok ulama bijaksana, dia pernah duduk sebagai anggota DPRD, DPR RI, MPR RI, Wantimpres, Rais Am PBNU, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Erat kaitannya dengan kebhinekaan."

Kekecewaan dari pemilih yang menjunjung tinggi kebhinekaan serta politik yang lebih berorientasi pada program mencuat di media sosial. Ma'ruf Amin di masa lalu pernah mendukung kebijakan intoleran terhadap penganut agama minoritas.

Koalisi partai pendukung Jokowi, yang selama ini dicitrakan lebih dekat dengan ideologi nasionalis tengah, menyadari sentimen tersebut. Namun keputusan ini diklaim suatu keharusan untuk meredam gejolak di lapangan. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy yang sudah memberi indikasi sosok cawapres sejak beberapa hari lalu menyatakan pemilihan Ma'ruf adalah strategi terbaik meredam politisasi agama. Koalisi Presiden Jokowi tidak ingin situasi seperti pilkada DKI 2017 terulang kembali di skala nasional.

"Pilpres ini masih seputar isu kebencian berbasis SARA," kata politikus akrab disapa Romi itu. "Sehingga kemudian kita para pimpinan partai politik berdiskusi dengan presiden mencari figur yang kira-kira menghidupkan kembali relijiusitas di satu sisi dan yang bisa meredam kebencian-kebencian yang muncul dan terus disebarkan di media sosial."

Romi mengakui ada sosok lain dengan popularitas lebih tinggi, semisal Mahfud MD yang memiliki citra lebih moderat, sempat dipertimbangkan. Namun lagi-lagi, mengamankan isu agama lebih dominan setelah presiden berkomunikasi dengan elemen-elemen partai pendukung. "Pertimbangannya bukan hanya elektabilitas, tapi akseptibilitas, pertimbangan kemyamanan kontestasi besok supaya tidak ada nuansa kebencian atas dasar SARA," ujarnya.

Mahfud MD saat dikonfirmasi Kompas TV di kesempatan terpisah, menerima keputusan Presiden Jokowi yang berbalik di detik-detik akhir. Siang tadi, Mahfud sudah diminta bersiap untuk mendatangi proses deklarasi. Dia pun mengamini keputusan memilih Ma'ruf demi meredam manuver politik melibatkan isu agama, sekalipun pada akhirnya Islamisme jadi sangat dominan dalam pemilihan presiden 2019.

"Saya tidak kecewa, kaget saja, karena sudah diminta mempersiapkan diri, bahkan sudah agak detail," ujarnya. "Kita harus lebih mengutamakan keselamatan negara ini daripada sekadar nama Mahfud, nama Ma'ruf Amin."

Pertempuran di pilpres mendatang pada akhirnya masih Jokowi vs Prabowo jilid II, namun dengan narasi memperebutkan pemilih kelas menengah—mencakup generasi millenials dan pemilih Islam. Untuk saat ini, kubu Jokowi sudah selangkah di depan karena mengamankan segmen yang disebut belakangan.

Tonton dokumenter VICE mengenai akar politisasi agama dan ras di Pilkada DKI 2017 yang membuat semangat kebhinekaan tercerai berai:

Ari Ganjar pengamat politik Universitas Padjajaran menyatakan ada konsekuensi strategis dari pemilihan sosok ulama macam Ma'ruf Amin. Selain meredam isu SARA, yang hendak disasar oleh petahana adalah jaringan keagamaan di basis pemilihan penting macam Sumatra Barat dan Jawa Barat. Sosok Ma'ruf Amin juga akan menarik minat massa konservatif yang selama ini tidak pernah tertarik, atau bahkan menganggap Jokowi antiagama.

"[Faktor] yang menentukan di sini lebih ke soal jejaring. Misalnya NU lebih dekat ke PPP dan PKB, dan itu yang diaktifkan," ujarnya kepada VICE. "Dengan terpojoknya Jokowi dari aspek [agama] mau tidak mau dia harus mengandalkan partai Islam dari kalangan tradisionalis PPP dan PKB."

*Arzia Wargadiredja berkontribusi untuk artikel ini