Berapa Sih Ongkos Membangun Trotoar di Jakarta Yang Ramah pejalan Kaki?

Polda Metro Jaya menggelar operasi 'Bulan Tertib Trotoar' sepanjang Agustus. Apa maksudnya? Jadi, polisi akan membersihkan area pejalan kaki di ruas-ruas jalan protokol di Depok-Jakarta-Serpong dari warung kaki lima, sepeda motor, tukang tambal ban, dan mobil parkir sembarangan. Tujuannya agar pejalan kaki bisa lewat. Hmmm, sebenarnya lebih bila operasi macam ini disebut 'upaya mengembalikan trotoar menjadi…trotoar normal seperti di belahan bumi lainnya.'

Polisi menggandeng Satpol PP serta petugas Dinas Perhubungan dari Depok dan Tangerang, dalam rangka membersihkan trotoar dari hambatan pejalan. Target utama jangka pendek selain pedagang kaki lima adalah kendaraan yang parkir sembarangan. Mobil atau motor diparkir di trotoar dianggap biang kerok kemacetan di beberapa titik. Sejauh ini, sudah 100 mobil yang kena tilang karena parkir di trotoar. Sementara 140 mobil dan motor lainnya digembosi serta disita pentilnya.

Warga dan politikus mendukung insiatif Polda Metro Jaya. Salah satunya Sandiaga Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih. Selama ini kawasan pejalan kaki tak pernah dihormati pengendara mobil dan motor. Hal itu, kata Sandi, mengganggu aktivitas warga yang ingin menikmati kota tanpa kendaraan bermotor.

"Saya hampir tertabrak motor di trotoar lagi lari," ujarnya kepada media lokal. "Saya sepakat harus ditindak tegas. Saya sepakat harus ada efek jeranya kalau sudah berulang kali. Karena itu sangat membahayakan."

Persoalannya, ada satu hal yang dilupakan oleh Polda Metro maupun pendukung Bulan Tertib Trotoar. Operasi pembersihan macam ini bagus, tapi tak serta merta bisa membuat Jakarta menjadi kota yang lebih ramah pejalan kaki. Kenapa? Sebab trotoarnya saja di banyak ruas memang sudah tidak ada. Ga ada trotoarnya, gimana orang bisa jalan? Pemprov DKI Jakarta sadar betul fakta tersebut. Data Koalisi Pejalan Kaki menunjukkan cuma 20 persen jalanan Ibu Kota memiliki alokasi lahan yang lebih layak "untuk berjalan". Sebab, yang tersedia kadang memang tercampur dengan aspal jalan, hanya menyisakan sedikit ruang untuk berjalan sedikit di pinggir sepeda motor. Selain itu, 20 persen ini sudah mencampurkan semua definisi suram di atas, ditambah semen pinggir jalan raya, dengan trotoar lebar yang tersedia di kawasan SCBD. Kalau ingin lebih detail lagi, dari 7.000 kilometer jalan di seluruh kawasan Jabodetabek, hanya 1.400 kilometer yang menyediakan ruang bagi pejalan kaki. Itu baru ruang, yang benar-benar layak disebut trotoar dan bisa dilalui aman cuma 280 kilometer saja. Sisanya? Sudah dikuasai warung kaki lima, sepeda motor, dan bangunan tanpa izin.

"Hanya sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat yang kondisi trotoarnya layak," kata Ahmad Syarifudin, Anggota Koalisi Pejalan Kaki saat mengumumkan hasil penelitian mereka kepada media. "Paling parah di Jakarta Utara."

Koalisi Pejalan Kaki menggelar penelitian memakai metode yang sederhana, pantauan langsung oleh lebih dari 300 relawan. Studi lebih serius dilakukan Bank Pembangunan Asia (ADB) tentang kualitas trotoar di berbagai negara kawasan. Hasilnya? Indonesia kembali terjerembab ke posisi paling bawah. Semua telaah ini membuktikan kesimpulan liputan VICE Indonesia sebelumnya, merespons studi yang bilang penduduk negara kita paling malas jalan sedunia.

Ya males lah, kalau memang engga ada trotoarnya yang layak dan aman.

VICE Indonesia tak hanya mencatat perkara trotoar saja sebelumnya. Berbagai isu perkotaan, yang rata-rata syurem tak lupa kami sertakan. Mulai dari tingkat polusi yang berbahaya bagi manusia dan tentu saja mustahil dituntaskan hanya dengan Car Free Day, hingga mencari solusi atas neraka kemacetan.

Semuanya mengarah pada satu hal: persoalan pembangunan infrastruktur. Kita membangun, tapi tampaknya melupakan manusia. Sementara Dinas Pekerjaan Umum DKI percaya masalahnya cuma perkara duit. Dana mereka cekak untuk menambah kawasan pedestrian di Jakarta, dengan hanya berbekal Rp412 miliar untuk tahun anggaran 2017. Sementara target dinas PU adalah membangun trotoar sepanjang 2.600 kilometer, yang akan lebih ideal mendukung pejalan kaki.

Ongkos pembangunan trotoar per meternya sebesar Rp1,5 juta hingga Rp5 juta, tergantung jenis dan bahan baku, berdasarkan data Dinas PU. Itu belum memasukkan variabel biaya perawatan untuk trotoar yang sudah ada atau terlanjur rusak. Jadi, ketika ambisi pemprov membangun katakanlah 1.000 kilometer jalur pejalan kaki, biayanya tentu bisa membengkak dari hitungan awal.

Hitungan kasarnya, untuk membangun 1.200 trotoar (yang itupun belum ideal memenuhi kebutuhan layak), dibutuhkan biaya Rp1,8 triliun. Dana itu jauh di atas anggaran operasional Dinas PU. Namun, bila kita periksa lagi, nominal itu bahkan tidak sampai menyerap 1,5 persen dana belanja APBD DKI tiap tahun.

Ini masalah utamanya. Dana yang dialokasikan Pemprov DKI lebih banyak terserap untuk perbaikan trotoar yang sudah ada. Alokasi serupa jauh lebih mini lagi untuk pembangunan trotoar baru. Tak heran bila pertumbuhan area pejalan kaki akhirnya "jalan di tempat".

Sampai ada perubahan kebijakan, apa solusi yang tersedia bagi kita yang ingin berjalan kaki? Yah, pindah ke luar kota atau tinggal di kota-kota satelit Jakarta. Mau gimana lagi?! Pemerintah pusat aja mau pindah dari Jakarta. Ngapain kita harus ngotot bertahan di megalopolis ini. Atau, kalau masih sedikit ada kesabaran, ya tunggu saja MRT dan LRT dibuka di berbagai jalur yang terintegrasi dengan seluruh rute Jabodetabek. Mungkin saat itu terjadi, kita sudah terlanjur keriput.