Ilustrasi aktivitas e-learning via Pxhere
Konten pelatihan Kartu Prakerja yang absurd macam cara melamar kerja di tengah corona atau tata cara menjadi sopir ojol idaman bikin banyak pihak geram. Sebagai bentuk kekecewaan, Andri W. Kusuma dan Brahmantya Sakti membuat situs tandingan berisi pelatihan-pelatihan online yang bisa diakses secara gratis dan melibatkan berbagai sumber yang dianggap kompeten. Nama situsnya: prakerja.org. Benar-benar niat kritiknya. Ada yang luka, tapi bukan kulit.Dalam laman resminya, prakerja.org menyebut pendiriannya sebagai bentuk kritik terhadap program Kartu Prakerja. Andri menolak memosisikan diri sebagai saingan program Kartu Prakerja milik pemerintah. Ini murni ekspresi kekecewaan."Ini hanya bentuk kegundahan kami atas program yang menurut kami ada yang salah dalam pelaksanaannya. Padahal di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah seharusnya membantu mereka yang terdampak, bukan malah membebani," kata Andri kepada Tirto."Yang bisa jadi materi bagi siapa pun secara gratis mengaksesnya tanpa bayar, tanpa dibayari pemerintah, dan bukan menjadi syarat menerima bantuan tunai. Saya contohkan misalnya pelatihan pemasaran produk makanan. Di sini author-nya juga bukan vlogger, tapi ini punya dasar ilmunya," kata Brahmantya dilansir CNN Indonesia.Menanggapi situs tandingan ini, Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky pede-pede aja. Ia merasa situs inisiatif masyarakat ini jelas berbeda dengan apa yang ditawarkan pemerintah lewat Kartu Prakerja karena program pemerintah dinilainya lebih akuntabel. Hah?Panji juga menolak tudingan bahwa Kartu Prakerja memperkaya pihak tertentu, rawan korupsi, ataupun penuh konflik kepentingan meski udah jelas terlihat kalau penunjukan mitra Kartu Prakerja dilakukan saat regulasi landasannya belum dibuat. Panji pokoknya mengklaim bahwa KPK, BPKP, dan Kementerian Keuangan udah mengakui program ini sebagai bantuan langsung dalam bentuk insentif dan pelatihan, bukan untuk memperkaya suatu pihak."Kami sudah berkonsultasi dengan KPK, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan-red), dan lembaga pengadaan semua menegaskan ini bantuan sosial langsung. Pendidikan dan Pelatihan. Kalau dibilang korupsi itu [yang bilang] bisa diskusi dengan saya kalau mau," kata Panji kepada Tirto.Ajakan diskusi atau malah debat itu bau-baunya akan segera menghampiri Panji menyusul kritik terbaru ke Kartu Prakerja yang mengemuka hari ini. Di Facebook, seorang netizen menunjukkan dokumen bahwa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menjabat sebagai komisaris di Tokopedia, salah satu mitra Kartu Prakerja. Padahal, sejak 26 Desember 2019.Padahal UU 39/2008 telah tegas mengancam menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan negara maupun swasta bisa diberhentikan. Isu ini sudah dibantah siang tadi oleh Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenparekraf Agustini Rahayu."Setahu kami [Wishnutama sudah] mundur (dari komisaris Tokopedia) sudah sejak 21 Oktober," kata Agustini kepada Tempo. Hmhhmhm…..
Iklan
Andri menyebut kata "membebani", karena Kartu Prakerja dinilainya, dan banyak pihak lain, tidak tepat sasaran. Mekanisme Kartu Prakerja justru menguntungkan perusahaan-perusahaan besar penyedia konten meski kontennya belum tentu dibutuhkan masyarakat.Hal ini diperparah dengan tidak transparan dan akuntabelnya proses penunjukan delapan mitra Kartu Prakerja, yakni Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan kemnaker.go.id.Anggapan memperkaya diri di tengah wabah dicontohkan Andri lewat kasus Ruangguru. Dari data yang telah ia kumpulkan, perusahaan milik Adamas Belva ini menguasai 62 persen transaksi pelatihan masyarakat penerima Bansos Prakerja fase pertama senilai Rp1,6 triliun. Artinya, Ruangguru diperkirakan mendapat penghasilan kotor senilai Rp992 miliar hanya dalam hitungan minggu.Saat ini, konten prakerja.org masih sebatas embedded video dari YouTube dalam ranah wirausaha dan ide bisnis, pengembangan diri, bisnis dan keuangan, teknologi dan software, hingga bisnis digital. Kompetensi pemberi materi tetap diperhatikan dan ke depannya akan semakin banyak video pelatihan lewat pembukaan kontribusi masyarakat umum. Brahmantya mengatakan situs ini bisa jadi sarana masyarakat mengakses pelatihan tanpa membebani keuangan pemerintah.
Iklan