Parlemen Kolombia Berencana Melegalkan Sekalian Industri Kokain

Iván Marulanda, seorang senator di Kolombia, selama 40 tahun menyaksikan negaranya berperang melawan kartel narkoba yang mengendalikan perdagangan ekstrak tanaman koka. Ribuan petani dan warga sipil jadi korban, puncaknya terutama sepajang era kejayaan kartel pimpinan Pablo Escobar membuat negara di Amerika Latin itu menjadi produsen kokain terbesar sedunia.

Escobar dan jaringannya dihabisi sejak 1993, namun kebijakan perang narkoba jalan terus, tanpa hasil memuaskan. Marulanda menganggap strategi baru harus dijalankan. Itu sebabnya, bersama beberapa anggota parlemen lainnya, dia mengusulkan RUU yang radikal: legalisasi kokain.

Perlu dicatat, legalisasi yang dimaksud hanya mengatur produksi kokain untuk anestesi dan terapi medis. Bukan penggunaan rekreasional. Strategi serupa sudah dijalankan Bolivia, membuat ribuan petani koka yang selama ini bercocok tanam sembunyi-sembunyi bersedia mengurus izin dan membayar pajak. Kolombia ingin mengikuti jejak Bolivia, mengubah industri yang selama ini berada di bawah tanah menuju permukaan.

VICE World News mewawancarai Marulanda untuk memahami alasan sekaligus teknis pelaksanaan legalisasi kokain yang dibayangkan dalam RUU ini.

VICE: Jadi, apa tujuan utama legalisasi ini?
Senator Iván Marulanda: Idenya sederhana. Pemerintah Kolombia kami harap akan menjadi satu-satunya pembeli hasil panen petani koka, sesuai harga pasar. Dari catatan kami, ada 200 ribu keluarga petani yang menggantungkan hidup dari hasil bertani koka di negara ini.

Biaya yang dikeluarkan pemerintah saban tahun selama ini untuk menghancurkan ladang koka mencapai 4 triliun Peso (setara Rp14,1 triliun). Sementara jika pemerintah memilih membeli hasil panen petani yang terus menanam koka sembunyi-sembunyi, ongkosnya maksimal 2,6 triliun Peso (setara Rp9,6 triliun). Itu penghematan besar bagi pembayar pajak. Lebih murah membeli panen koka daripada tiap tahun mengirim tentara menghancurkan ladang ilegal.

Dengan skema pembelian ini, dua perubahan fundamental sekaligus terjadi. Pertama, sebagian besar dari 200 ribu keluarga petani itu tidak akan lagi sembunyi dan bersedia menjalankan bisnis secara legal. Selama mereka terus sembunyi, perusakan hutan di Kolombia akan terus terjadi, karena petani koka cenderung terbiasa membakar lahan. Kedua, taktik melarang sepenuhnya ladang koka berdampak pada hancurnya 300 ribu hektar wilayah hutan Kolombia. Angka itu berarti 25 persen deforestasi tiap tahun. Jadi, petani bisa hidup lebih tenang, kerusakan lingkungan berkurang.

Lantas apa yang nantinya dilakukan pemerintah setelah membeli ekstrak biji dan daun koka dari petani? 
RUU ini mengatur pemerintah supaya mengembangkan jejaring dengan industri medis yang membutuhkan pasokan kokain. Ingat, kokain bisa dimanfaatkan untuk bermacam hal, bukan cuma menjadi obat penghilang rasa sakit. Ada kebutuhan di industri pangan juga. Selama ini berbagai sektor pengolahan kokain, yang sebenarnya sudah dikenal masyarakat adat Kolombia selama berabad-abad, jadi terhambat pertumbuhannya karena kokain distigmatisasi. Kami yakin masyarakat adat di pedalaman Kolombia akan turut diuntungkan ketika industri-industri produk turunan kokain berkembang.

Daun kokanya sendiri bisa menjadi pupuk alami. Ada beberapa penelitian menyebut kandungan kalsiumnya tinggi, saya yakin bisa dikembangkan industri lain untuk memanfaatkan potensi tersebut. Tapi, harus diakui, peran besar yang akan dijalankan pemerintah Kolombia bila RUU ini lolos adalah mengatur rantai perdagangan kokain sebagai analgesik, yang kerap disalahgunakan jadi narkoba.

Saya dan teman-teman senator pengusul RUU ini ingin pemerintah Kolombia menjalin relasi dengan industri farmasi berbagai negara mengkaji rantai pasok yang bisa menyalurkan kokain untuk sektor medis yang membutuhkannya. Permintaan dalam negeri pun sebetulnya tinggi. Konsumsi kokain menurut hukum Kolombia legal. Mahkamah Agung dulu berargumen karena itu hak asasi manusia. Lucunya, tidak ada pasokan kokain legal di negara ini. Alhasil, organisasi kriminal mengendalikan pasokan dan parahnya yang mereka edarkan adalah kokain bermutu buruk, dicampur substansi kimia berbahaya. Kokain yang dibayangkan dalam RUU ini adalah kualitas premium dan siap menjadi bahan baku industri.

Di Kolombia, tak sampai 10 persen pengguna kokain yang statusnya pecandu. Sisanya adalah orang yang butuh akses terhadap analgesik murah akibat penyakit yang mereka derita. Jadi, sekali dayung dua-tiga pulau terlampaui. Sebab warga yang butuh bisa mengakses kokain secara legal, tidak harus berurusan dengan kriminal, sementara peran kartel dalam distribusi jadi menghilang.

Menurut anda, apa kekurangan terbesar strategi perang narkoba yang dijalankan Kolombia selama ini?
Militer dan polisi Kolombia sudah menjalankan taktik memerangi keras peredaran kokain sejak awal 1980-an, didukung pasokan dana Amerika Serikat. Saat itu, Escobar membuat bisnis kartel menjadi jaringan kriminal lintas negara. Hasilnya justru tidak mengubah situasi lapangan. Ribuan orang tetap bertani koka. Kartel tetap menguasai beberapa wilayah pedalaman.

Kolombia, faktanya, masih menjadi pemasok 90 persen kokain untuk pasar internasional di tahun 2020. Semuanya aktivitas ekonomi ilegal dan tidak berkontribusi pada pajak. Sejujurnya, perang narkoba itu konsep yang bagi masyarakat Kolombia sudah seperti dogma agama. Kokain jelek maka harus dihabisi. Tidak ada pertanyaan kritis apakah taktik itu sudah benar. RUU ini ingin mengajak masyarakat lebih jujur menilai masalah dan mencari solusi masuk akal. Jika sebuah kebijakan dijalankan selama 40 tahun, bahkan makin keras tiap tahunnya tapi tidak berhasil, sudah saatnya kita mengubah kebijakan tersebut.

Apakah anda yakin peran kartel bisa digantikan oleh pemerintah Kolombia tanpa memunculkan lahan korupsi baru? 
Anda harus ingat, pemerintah dalam RUU ini akan punya insentif untuk menyukseskan peran memediasi perdagangan kokain legal. Sebab, selisih biaya tahunannya bisa dialihkan untuk program pembangunan, bantuan sosial, pendidikan, serta peningkatan layanan kesehatan di pedesaan.

Korupsi memang masalah tersendiri, tapi dalam situasi sekarang, ketika para narcos menguasai perdagangan kokain, pengaruh mereka sangat besar dalam politik. Uang kartel menyogok politikus kelas desa sampai pemerintah pusat. Pelan tapi pasti saya yakin pengaruh abu-abu itu bisa diberangus ketika industrinya sekalian dilegalkan.

Kenapa anda yakin Kolombia berhak meregulasi industri kokain, ketika banyak negara masih mengalami masalah ketergantungan narkoba?
Ini satu hal yang harus disadari, kebijakan perang narkoba itu dalam beberapa skenario layak dijalankan. Terutama bila negara anda bukan produsen bahan bakunya. Jika warga anda sepenuhnya konsumen, maka pemerintah berhak memang untuk melarang produk tersebut beredar, apalagi bila menimbulkan problem sosial.

Sebaliknya, Kolombia adalah produsen kokain, yang terbesar di dunia malah. Tanaman koka sejatinya adalah sahabat masyarakat adat negara kami. Tapi tanaman ini menjadi kutukan ketika dilarang budidayanya. Ribuan orang tewas, korupsi justru meningkat, dan perekonomian legal tidak mendapat manfaat sama sekali. Perang narkoba terhadap kokain menghancurkan Kolombia. Saya harus jujur soal itu.

Makanya penting untuk memperjelas siapa saja aktor yang bisa terlibat dalam industri ini, ketika RUU-nya bisa disahkan parlemen. Tiap negara akan terhubung langsung dengan Kolombia, dan berdagang secara legal untuk kebutuhan medis. Di luar itu, maka kita bisa dengan yakin menyatakan kokainnya hasil dari pasar gelap dan layak diberantas.

Seberapa besar peluang RUU ini disahkan rekan anda di parlemen?
Tantangan terbesar saat ini adalah mengarahkan opini publik membahas secara terbuka ide legalisasi kokain. Ide macam ini masih menjadi tabu di masyarakat kami. Tanpa dukungan publik, peluangnya disahkan tentu rendah. Adanya RUU ini kami harap bisa menyulut diskusi tersebut di masyarakat, agar semakin banyak orang memahami informasi akurat mengenai koka maupun kokain.

Sayangnya, koalisi tiga partai yang menjadi mayoritas di parlemen saat ini punya pandangan ingin mempertahankan perang narkoba, bahkan menjanjikan kebijakan lebih keras. Centro Democratico, Partai Konservatif, dan Cambio Radical mungkin akan sulit mengubah pandangan politik mereka, karena terlanjur berjanji saat kampanye akan terus memerangi kokain.

Setidaknya masih ada harapan lewat pemilu 2022. Saya harap dengan adanya senator pemberontak seperti saya dan teman-teman minoritas di parlemen menggulirkan wacana macam ini, kelak ada calon presiden yang bertanya pada publik saat kampanye, “apa pandangan anda terhadap potensi legalisasi kokain?”

Jika ada capres yang punya sikap seperti itu saja, saya sudah cukup senang. Karena itu akan menjadi sejarah tersendiri di Kolombia.