Terorisme Perorangan Meningkat, Program Deradikalisasi Pemerintah Jadi Sorotan

Bocah-bocah kecil sedang bermain di halaman Gereja Oikumene, Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang pria, mengenakan kaos hitam bertuliskan "Jihad Way of Life" mendekat pagi itu, pada 13 November. Tak berapa lama, sang pria melemparkan bom molotov. Ledakan merusak bangunan, beberapa sepeda motor, dan terutama, menghantam langsung bocah-bocah yang sedang bermain. Akibatnya satu balita, bernama Intan Olivia Marbun (2,5 tahun) tewas setelah sempat dirawat beberapa jam, sedangkan tiga anak lainnya luka-luka.

Serangan teror di Samarinda terjadi hanya berselang sebulan setelah seorang pendukung Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) menusuk tiga polisi di Cikokol, Tangerang; rentetan kejadian yang menunjukkan tingginya risiko terorisme di Indonesia. Selain itu, kejadian berturut-turut ini membuat sorotan tertuju pada efektivitas kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Kejadian ini juga membuka mata bahwa BNPT perlu memperbaiki program deradikalisasinya," kata Eva Sundari, anggota DPR dari Fraksi PDIP saat dikutip BeritaSatu.

"Pelaku adalah eks napi teroris yang merupakan jaringan kelompok radikal yang terlibat kasus bom buku tahun 2011," imbuhnya.

Juhanda, alias Jo, alias Joh Bin Muhammad Aceng Kurnia, 33 tahun, adalah tersangka utama serangan di Samarinda. Dia bukan wajah asing bagi aparat kepolisian.

Jon terlibat rangkaian kasus bom buku yang menyasar berbagai tokoh publik di Jakarta pada 2011. Saat itu dia bergabung dalam jaringan teror pimpinan Pepi Fernando, yang divonis mendekam di penjara selama 18 tahun. Juhanda, atas perannya pada kasus bom buku, turut divonis bersalah. Dia bebas hanya dalam waktu tiga tahun berkat remisi, setelah dianggap berperilaku baik selama dibui.

Juhanda pindah ke Samarinda, lalu bergabung dengan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), jaringan militan yang dibentuk oleh terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir. Juhanda kerap disebut aktor lapangan, bukan pemain utama dalam lanskap jaringan pelaku teror di Tanah Air. Insiden di Samarinda dan Tangerang menunjukkan aktor lapangan justru yang paling gesit lepas dari incaran polisi maupun pantauan BNPT.

Situasi serupa terjadi pada Bahrun Naim. Otak di balik serangan teror 14 Januari di Sarinah, Jakarta Pusat itu nyatanya masuk radar polisi jauh-jauh hari, tepatnya sejak 2010, ketika tertangkap basah membawa 533 amunisi di Solo, Jawa Tengah.

Kala itu, Bahrun Naim tidak didakwa dengan Undang-Undang Anti Terorisme. Bahrun cuma dikenai pasal tentang kepemilikan amunisi ilegal. Setelah mendekam dalam penjara selama dua tahun, Naim terdeteksi berada di Raqqa, Suriah, mengangkat senjata bersama pejuang ISIS. Dua tahun terakhir, dia terus menyulut semangat jihad bagi banyak kelompok militan di Indonesia, walaupun posisinya ada di Suriah sana.

Sejak 2011, pemerintah telah memusatkan perhatian pada program deradikalisasi, sebagai penawar ideologis dari doktrin Takfiri—salah satu pecahan aliran Jihad Salafi—yang dipopulerkan oleh pemimpin ideologis ISIS, Abu Musab al Zarqawi. Program deradikalisasi menggunakan pendekatan multidispliner, biasanya mencakup kegiatan konseling, doa bersama, dan dialog. Namun, tak ada jaminan program ini akan membuahkan hasil.

Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan 20 persen mantan napi terorisme masih menjunjung ideologi jihadis. Lebih jauh, menurut data yang diperoleh BNPT, ada 222 napi terorisme yang sedang menjalani hukuman penjara di seluruh Indonesia.

Dari jumlah keseluruhan itu, ada 66 orang dari keseluruhan napi kasus terorisme yang menolak program deradikalisasi. Situsi ini memunculkan kekhawatiran bahwa mereka dapat terus menyebarkan ideologi teror setelah bebas.

Salah satu dari napi ini misalnya adalah Aman Abdurrahman, ulama garis keras dan pendukung ideologi ISIS. Dia bertanggung jawab atas berdirinya kamp pelatihan teroris di Aceh pada 2010. Abdurrahman akan bebas dua tahun mendatang, setelah mendekam nyaris satu dekade di Nusakambangan.

Direktur lembaga think tank Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Sidney Jones mengatakan program deradikalisasi cukup menjanjikan, tapi masih jauh dari efektif. "Saya rasa belum ada program sistematis menyangkut penyelenggaraan deradikalisasi," ujar Jones kepada VICE Indonesia.

Pengamat terorisme dari Concord Consulting Todd Elliott, saat dihubungi terpisah, membenarkan sulitnya mengukur efektivitas pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia. Hampir mustahil memastikan para jihadis benar-benar menanggalkan ideologi mereka.

"Program deradikalisasi punya keberhasilan dan beberapa kegagalan, misalnya ketika program ini justru dimanfaatkan beberapa orang untuk mendapat remisi. Ketika mereka bebas, mereka akan kembali mengobarkan Jihad," kata Jones.

Indonesia sebetulnya cukup berhasil menumbangkan jaringan teror dalam negeri, sejak terbentuk Detasemen Khusus Anti-Teror 88. Divisi khusus kepolisian yang memiliki anggaran besar itu didirikan untuk merespon insiden Bom Bali jilid I terjadi pada 2002.

Penangkapan teroris berlangsung dari tahun ke tahun berhasil menetralkan tokoh-tokoh berbahaya dan melumpuhkan grup-grup teroris besar seperti Jemaah Islamiyah and Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Kendati begitu, ancaman dari sel jihadis yang lebih kecil masih kerap muncul.

"Walau kita belum menyaksikan serangan yang memakan banyak korban, sel-sel jihadis yang lebih kecil menyebar di mana-mana. Kelompok-kelompok militan ini ini tidak memang punya kesempatan berlatih di luar negeri seperti pendahulunya. Tapi ancaman serangan bisa terjadi kapan saja. Situasinya lebih cair sekarang. Insiden di Cikokol, Tangerang, dan Samarinda menunjukan potensi serangan—saya tak mau menyebutnya sebagai teroris perorangan—tapi pendukung ISIS yang terisolasi," lanjut Elliott.

Kelompok militan di Indonesia juga diuntungkan kondisi yang berkembang di wilayah selatan Filipina, tempat tiga grup teroris besar bersatu. Salah satunya, Abu Sayyaf, telah menyatakan kesetiaannya pada ISIS awal tahun ini. "Situasi Filipina berisiko meningkatkan serangan ISIS di luar negeri seiring rangkaian kekalahan yang diderita ISIS di Timur Tengah," urai Jones.

Menurut Jones, pulau-pulau kecil di Laut Sulu memungkinkan gerakan kaum jihadis tak terusik. "Kita belum melihat terorisme yang ditumpas lewat operasi militer. Kaum militan di Filipina selatan telah mengintegrasikan jaringan mereka. Mereka kini punya struktur kekuasan. Kita tak lagi cukup memburu pelaku terorisme. Kita perlu pengetahuan tentang wilayah ini," kata Jones.

Sejatinya, memang ada hubungan erat antara kaum Jihadis di Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang terjalin sejak perang Afganistan versus Uni Soviet di akhir dekade 80-an. Wilayah selatan Filipina berfungsi sebagai tempat berlindung bagi mujahidin yang baru kembali dari Afghanistan. Di saat yang sama, kawasan ini menyediakan medan tempur baru bagi calon jihadis jika tak bisa pergi ke Suriah atau Irak.

"Mustahil mengawasi semua orang yang melewati perbatasan. Saya yakin ada warga Indonesia di wilayah Selatan Filipina saat ini. Keberadaan kelompok pro-ISIS yang mendapat dukungan dari Suriah di beberapa wilayah Filipina bisa jadi faktor yang menarik kaum militan Indonesia untuk pergi ke sana, " kata Elliott.

"Dalam sepuluh tahun terakhir, kita sudah menyaksikan tindakan keras terhadap kaum militan di Indonesia. Tak heran bila beberapa anggotanya kabur ke Filipina."