Israel Kembali Ngotot Membangun Pemukiman Yahudi di Wilayah Palestina

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News.

Pemerintah Israel mengumumkan rencana pembangunan pemukiman baru untuk warga pendatang Yahudi di kawasan Tepi Barat, Palestina, pekan lalu. Kebijakan ini yang pertama kalinya dilakukan resmi di wilayah jajahan tersebut dalam 20 tahun terakhir. Tentu saja, keputusan Negeri Zionis itu segera mengundang kecaman, karena akan memancing kemarahan Otoritas Palestina serta menghambat proses negosiasi damai yang selama ini masih suram prospeknya

Selama ini, tanpa ada kebijakan pembangunan perumahan resmi, pemerintah Israel tutup mata atas keberadaan lebih dari 600 ribu pendatang Yahudi dari berbagai negara. Mereka sengaja membangun rumah secara ilegal—tapi dilindungi oleh aparat Israel—di wilayah Tepi Barat serta Yerusalem Timur. Padahal kedua wilayah itu secara internasional diakui sebagai milik sah Otoritas Palestina. Dunia internasional juga selalu menyebut pembangunan pemukiman Yahudi yang terjadi 10 tahun belakangan melanggar hukum. Berbekal kebijakan baru ini, Israel secara tidak langsung berusaha 'meresmikan' status para pendatang yang menduduki paksa wilayah itu memakai landasan agama, yang mengklaim seluruh wilayah Yerusalem adalah tanah yang dijanjikan bagi kaum Yahudi.

Sebagian pengamat masih optimis bila cuma kali ini saja Israel bisa melakukan pembangunan pemukiman resmi. Sekutu utama mereka, Amerika Serikat, sudah tidak lagi mendukung semua jenis proyek pemukiman pendatang Yahudi di wilayah Palestina karena akan memicu konflik tak perlu. Presiden AS, Donald Trump, bahkan mendorong Israel-Palestina segera menuntaskan perundingan damai yang mandeg bertahun-tahun.

Rencana konstuksi pemukiman baru ini diumukan langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang punya basis massa besar dari kalangan warga Yahudi garis keras dan fundamentalis. Di sisi lain, Netanyahu ingin menyenangkan Trump yang pernah mendesaknya agar tidak cari gara-gara dengan membuat marah warga Palestina. Netanyahu menyatakan lahan untuk perumahan pendatang Yahudi ini bertempat di Emek Shilo, lahan kosong daerah perbukitan yang dikepung oleh perumahan orang-orang Palestina. Warga yang dipindah ke sana dulunya tinggal di pemukiman ilegal kawasan Amona. Dalam pidatonya, Netanyahu sekaligus menyinggung jika ini adalah terakhir kalinya Israel memfasilitasi pembangunan pemukiman bagi pendatang Yahudi. Agaknya, kata-kata itu diucapkan untuk menyenangkan Trump. Pemerintah Negeri Bintang Daud ini mengklaim kawasan Emek Shilo akan dikembangkan sehingga bisa menjadi kota satelit penyangga. Atas dasar ini, semua pemukiman ilegal (yang disebut 'outpost' dalam istilah pemerintah Israel) tidak boleh lagi didirikan di masa mendatang.

Yehuda Glick, anggota Parlemen Israel (Knesset) dari Partai Likud yang diketuai Netanyahu, menyambut baik rencana pemerintah. Kepada VICE News, Glick menyebut adanya kebijakan ini bisa menjamin Israel-Palestina berunding lebih leluasa di masa mendatang.

"Kata-kata (Netanyahu) sebetulnya positif," ujarnya. "Netanyahu terbukti mendengar saran Trump untuk menghentikan pemukiman ilegal, tapi juga menyediakan solusi bagi pendatang Yahudi yang terlanjur tinggal di Tepi Barat. Karena semuanya senang, seharusnya kebijakan ini akan menjadi modal bagus bagi perdamaian hakiki di kawasan."

Juru Bicara Gedung Putih tidak mengkritik kebijakan Israel membangun pemukiman baru. Netanyahu disebut sudah pernah menyampaikan ide relokasi penduduk ilegal di Amona ke Emek Shilo ketika bertemu Trump beberapa bulan lalu. "Setidaknya PM Israel sudah mempertimbangkan saran dari Presiden Trump terkait aktivitas pemukiman warga Yahudi di wilayah tersebut," kata juru bicara pemerintah AS.

Tentu saja, tidak semua pihak optimis. Hagit Ofran, aktivis lembaga kemanusiaan Peace Now asal Israel—yang sejak lama menolak pembangunan pemukiman bagi kalangan Yahudi garis keras—menyebut kebijakan Netanyahu menyabotase kemungkinan perundingan damai dua negara yang terus bertikai lebih dari lima dekade. Ofran menilai tabiat Netanyahu selalu condong menyenangkan basis pemilihnya dari kalangan radikal, dan hal itu tidak akan berubah di masa mendatang.

"Justru dengan pidato kemarin [Netanyahu] seakan bilang pada seluruh dunia 'kami bisa membangun pemukiman Yahudi resmi di manapun kami mau, tidak boleh ada pembatasan'," ujarnya saat dihubungi VICE News. "Semua kata-kata soal menghentikan pemukiman ilegal di masa mendatang cuma retorika."

Sudah beberapa kali Netanyahu menebar janji palsu menghentikan pemukiman pendatang Yahudi supaya Palestina mau melakukan perundingan damai. Faktanya, kawasan perumahan serta apartemen para penduduk Yahudi terus meluas di wilayah Palestina. Ofran khawatir jika perilaku pemerintahnya itu dibiarkan, pemukiman Yahudi akan mengepung rumah-rumah penduduk muslim Palestina di Tepi Barat. Hasilnya, negara Palestina secara de facto tidak punya wilayah saling terhubung lewat jalur darat.

Anggota Parlemen Otoritas Palestina, Hanan Ashrawi, bergegas mengecam kebijakan baru Israel. Dia menyatakan yang memperoleh keuntungan dari adanya pemukiman resmi tersebut hanyalah "populasi pendatang Yahudi ilegal."

Persoalannya, tekanan juga dialami Otoritas Palestina. Amerika Serikat aktif melobi kedua negara untuk berhenti saling serang, lalu duduk segera di meja perundingan. Presiden Trump mengutus langsung Jason Greenblatt, yang selama tiga bulan terakhir rutin bepergian ke Israel maupun Palestina membujuk tokoh-tokoh kunci. Selain itu, Trump juga meminta bantuan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi untuk menjadi juru damai.

Yousef Munayyer, Direktur Eksekutif Lembaga Palestinian Rights yang mengupayakan Kemerdekaan Palestina dari pendudukan aparat Zionis, menyatakan bola kini ada di tangan Trump. Jika Trump bisa berlaku adil, maka barulah Palestina bersedia duduk berunding dengan Israel. "Tentu saja, kami tidak akan begitu saja percaya pada janji-janji pemerintah AS. Kita lihat dulu mereka mau melakukan apa untuk membujuk orang kembali berunding."

Satu hal yang pasti, rakyat Palestina tidak akan pernah percaya jika Israel punya niat baik berdamai apabila pemukiman warga Yahudi selalu dibangun di antara desa-desa Tepi Barat. "Kunci kemajuan negosiasi damai sebetulnya sederhana," kata Munayyer. "Pastikan tidak ada lagi pembangunan pemukiman Yahudi di tanah Palestina."