Di Australia, Ngerjain Tugas Kuliah Orang Lain Masuk Kategori Tindak Kriminal

Suka nyari duit dengan mengerjakan PR orang lain? Sebaiknya jangan pernah coba-coba menawarkan jasa itu di Australia. Dilansir dari ABC, Pemerintah Federal berencana menindak praktik yang disebut “contract cheating” atau membayar orang lain buat mengerjakan tugas dan ulangan pribadi.

Mereka yang tertangkap basah mengiklankan jasa seperti ini dapat didenda hingga $210.000 (setara Rp2,9 miliar) atau menghadapi hukuman dua tahun penjara. Menanggapi usulan ini, sejumlah pakar khawatir orang terdekat pelajar juga bisa kena batunya apabila undang-undang tersebut disahkan.

Kepala eksekutif Universities Australia Catriona Jackson, misalnya, menganggap pemilihan kata dalam undang-undang bisa diartikan secara luas untuk membedakan mana yang aktif cari uang dan sekadar membantu saja.

"Ada frasa [dalam RUU] yang melarang penawaran ‘bantuan apa pun dalam mengerjakan tugas’ yang seharusnya diselesaikan pelajar itu sendiri," katanya. "Kami khawatir orang tua yang mengoreksi tugas anaknya dan menyuruh mereka membenarkan sesuatu bisa terjerat hukum juga."

Phillip Dawson, guru besar di Pusat Penelitian Penilaian dan Pembelajaran Digital Deakin University, sepakat dengan analisis Catriona. "Andaikata saya menyarankan seseorang mengubah kalimat dalam tugas mereka, apakah itu artinya saya membiarkannya berbuat curang?" tanyanya. "Perilaku ini contohnya memberikan pesan ke orang lain saat ujian atau menawarkan bantuan mengerjakan tugas saudara seharusnya tidak boleh dianggap sebagai kejahatan. Prosedur integritas akademik universitas lah yang seharusnya menangani masalah ini."

Pemilihan kata dalam RUU berpotensi direvisi sebelum rancangan akhir diperkenalkan ke Parlemen. Menteri Pendidikan Federal dan Tehan bersikukuh memberlakukan usulan ini guna menindak pemberi jasa alih-alih murid yang memakai jasanya. Dengan begini, integritas pendidikan universitas tetap terlindungi.

"Memegang gelar dari universitas Australia sangat penting, dan Pemerintahan PM Morrison menuntaskan kecurangan untuk melindungi apa yang telah kami investasikan demi pendidikan lebih tinggi dan nilai sektor siswa internasional $35 miliar kami," seperti dikutip dari pernyataan tertulis.

"Dengan RUU ini, TEQSA (Tertiary Education Quality and Standards Agency) berhak meminta Pengadilan Federal memblokir situs web domestik dan internasional yang mempromosikan jasa mengerjakan tugas melalui provider internet.

Tehan mengusulkan RUU pada April untuk dirundingkan, dan menegaskan akan mempertimbangkan semua saran dan kritik yang diterima saat menyempurnakan rancangannya.

"Saya harap bisa mengenalkan RUU itu ke Parlemen tahun ini," ujarnya.

Follow Gavin di Twitter atau Instagram

Artikel ini pertama kali tayang di VICE Australia