Taman Nasional Komodo Batal Ditutup Sementara, Wisatawan Dibatasi Sistem Kartu Anggota

Keinginan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor B. Laiskodat menutup sementara Pulau Komodo dari wisatawan dipastikan batal. Viktor akhirnya setuju tidak menjalankan rencananya setelah melakukan rapat koordinasi perihal nasib Taman Nasional Komodo (TNK) bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, serta Menteri Pariwisata Arief Yahya di Jakarta, Senin (30/9). Sebelum dilobi pemerintah pusat, NTT hendak menutup sementara akses wisatawan ke Taman Nasional Komodo pada 2020.

Salah satu alasan utama "pembukaan kembali" Pulau Komodo untuk wisatawan adalah data KLHK yang menunjukkan populasi komodo stabil. "Jumlah komodo di Pulau Komodo selama pantauan dari 2002 sampai 2019 cukup stabil. Tidak ada ancaman turunnya populasi," kata Siti Nurbaya kepada Channel News Asia.

Menurut Siti, batalnya rencana TNK ditutup bukan berarti pemerintah ta akan mengubah kebijakan pariwisata di sana. Kementerian bakal bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah memperbaiki titik-titik pariwisata, meningkatkan kualitas ranger, menyediakan fasilitas yang lebih baik untuk penjaga, dan (akhirnya) membangun Pusat Riset komodo di Pulau Komodo.

Ide menutup TNK dicetuskan pertama kali oleh Viktor pada 21 November 2018. Viktor meyakini, keberadaan turis mengganggu siklus kawin dan bertelur komodo. Di samping itu, perburuan liar oleh manusia membuat mangsa komodo—seperti rusa, kerbau, dan babi hutan—makin sedikit di alam liar. Akibat makanannya berkurang, menurut Viktor ukuran tubuh komodo jadi semakin mengecil.

Selain itu, ada kasus komodo diselundupkan ke pasar gelap. Maret tahun ini, Polda Jawa Timur menangkap 5 tersangka penyelundupan komodo. Kelimanya sudah menjual 41 ekor komodo selama 2016-2019, dengan banderol Rp500 juta per ekor. "Hewan-hewan ini dijual untuk obat tradisional. Komodo dapat digunakan untuk membuat antibiotik," kata Komisaris Polisi dari Polda Jawa Timur Rofiq Ripto Himawan, dikutip Tirto.id.

Pada 9 April 2019, Viktor sempat bilang Presiden Jokowi menyetujui rencananya. Namun, inisiatif Gubernur disambut unjuk rasa oleh warga Pulau Komodo yang khawatir akan diusir dari pulau serta kehilangan mata pencaharian.

Selama 2018, lebih dari 176 ribu wisatawan mengunjungi Taman Nasional Komodo hanya untuk melihat kadal terbesar di dunia itu. Dari data pemerintah, 1.727 komodo tercatat hidup di Pulau Komodo, sementara 1.049 komodo hidup di Pulau Rinca. Meski disambut positif oleh para pencinta lingkungan, rencana penutupan TNK adalah kabar mengkhawatirkan bagi warga lokal yang bergantung pada industri pariwisata TNK sebagai mata pencaharian.

Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ke depannya jumlah wisatawan di Pulau Komodo akan dibatasi oleh mekanisme baru yang sedang digodok. Bagaimana caranya? Pemerintah sepakat memberlakukan sistem kartu keanggotaan tahunan. Bagi wisatawan yang mempunyai kartu anggota premium, maka ia berhak untuk masuk ke Pulau Komodo untuk melihat komodo-komodo yang ada di sana.

Soal berapa banyak jumlah kartu keanggotaan yang dijual, berapa harganya, dan bagaimana pengaturan pajaknya masih belum dibahas secara mendetail.

Oh ya, buat yang enggak punya kartu keanggotaan premium, tenang saja. Kalian masih bisa melihat komodo kok, meski dengan sedikit berkompromi.

"Nanti mereka [turis non-premium] akan diarahkan ke komodo yang kecil seperti di Pulau Rinca. Jadi mereka hanya bisa di sana, tidak bisa ke mana-mana lagi," kata Luhut, dilansir Beritagar. Mantab. Pejabat baby boomers sudah memahami betapa efektifnya konsep subscription service.