Kalau Sampai Rusak Hutan, Gubernur Kaltim Janji Hentikan Pembangunan Ibu Kota Baru

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengucapkan janji itu dalam pertemuan dengan organisasi internasional Climate and Land Use Alliance (CLUA) di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, kemarin (3/2). Bahkan dia bilang dia akan jadi orang pertama yang maju untuk menghentikan pembangunan ibu kota baru kalau kelestarian hutan Kalimantan terganggu.

"Saya akan hentikan sendiri kalau merusak hutan. Lebih baik tidak ada ibu kota negara di Kaltim jika merusak hutan Kaltim," kata Gubernur Kaltim Isran Noor dikutip Kompas.

Konteks ucapan itu: Di lokasi ibu kota baru, yakni Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, ada hutan lindung Sungai Wain seluas 9.782 hektare dan hutan konservasi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto seluas 67.778 hektare.

Pembangunan ibu kota baru yang membutuhkan luas 40.000 hektare untuk kawasan pemerintah dan 180.000 hektare tanah untuk pengembangan kota bikin orang waswas akan kelangsungan dua hutan tersebut.

Sembari berjanji pasang badan, Isran mengaku kewajibannya menjaga hutan terikat secara internasional. Soalnya, Pemprov Kaltim dapat uang dari program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) Bank Dunia untuk menjaga hutan.

Jadi ini soal perdagangan karbon, bukan murni kepedulian lingkungan? Dia bilang sih bakal tetep jaga hutan meski enggak ada duitnya. Atau dalam bahasa Plt. Sekretaris Provinsi Kaltim Muhammad Sa’bani, "Jangan ragukan komitmen kami menjaga hutan," demikian dilansir Koran Kaltim.

Apabila mengacu pada dokumen FCPF-CF, provinsi punya 1 juta hektare lahan sawit ini mendapat banyak sekali uang dari skema perdagangan karbon. Di periode 2020-2025, yang beririsan dengan masa pembangunan ibu kota baru, Kaltim berpotensi menerima dana sebanyak US$3.468.676 (setara Rp4,7 triliun) hasil urunan sejumlah lembaga. Rupanya salah satu lembaga calon donor itu adalah CLUA yang perwakilannya habis bertemu sang gubernur.

Apa pun motif pernyataan keras Gubernur Kaltim itu, dampak ekologis pemindahan ibu kota sejak awal sudah jadi sorotan aktivis lingkungan. Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Boy Jerry Even Sembiring mengatakan, tetap akan ada risiko ekologis yang berat dari rencana raksasa ini, gimana pun kerennya branding ramah lingkungan yang dibuat pemerintah.

"Pemindahan ibu kota hanya akan memindahkan beban ekologis Jakarta dan Pulau Jawa ke Kalimantan Timur dan lokasi sekitarnya. Model pembangunan ini secara otomatis akan terduplikasi dengan sendirinya ke Kalimantan Timur. Dampak lingkungan juga akan menjangkau provinsi dan pulau lain karena adanya kemungkinan pemerintah mengambil skema lanskap terhadap izin pertambangan, perkebunan, dan konsesi kayu di wilayah ibu kota," ujar Boy.

Sejak pertama kali rencana pemindahan ibu kota ini diumumkan, pemerintah terus meyakinkan semua orang bahwa proyek ini konsepnya lingkungan banget. September lalu misalnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dengan konsep kota hijau, pembangunan ibu kota baru akan tetap menghormati Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

"Bukan hutan kota, tapi kota dalam hutan. Kita belum punya ladang solar panel. Kalau ada potensi angin, ya [pembangkit listrik] angin," ujar Bambang, dilansir CNBC Indonesia.

Janji eco friendly itu juga coba ditunjukkan dengan memilih konsep Nagari Nusa Rimba sebagai pemenang sayembara desain ibu kota baru. Desain tersebut memadukan pembangunan ibu kota dengan keanekaragaman hayati Kalimantan Timur agar bisa hidup berdampingan. Cetak biru desain ini sudah dibeli pemerintah, dengan ganjaran hadiah Rp2 miliar, untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut.

Masih ruwet, desain pemenang itu ditanggapi geolog Andang Bachtiar dengan kritik. Menurutnya, limpahan air di mana-mana, hutan asli yang asri, dan sungai yang mengalir permanen secara alamiah seperti yang digambarkan desain pemenang bisa dipastikan tidak bakal ada di lokasi calon ibu kota baru.