Aksi Mahasiswa 30 September di Berbagai Kota Tandai Akhir Masa Kerja DPR Berkinerja Buruk

Mahasiswa kembali turun ke jalan dibantu elemen sipil lintas organisasi pada 30 September 2019. Unjuk rasa tersebut menandai momen berakhirnya Dewan Perwakilan Rakyat masa bakti 2014-2019 yang menyisakan banyak rancangan undang-undang bermasalah. Berbagai tuntutan disuarakan, kali ini ditambah titik tekan khusus mengenai penuntasan isu pelanggaran HAM di Papua, serta mengkritik kekerasan aparat dalam menangani demonstrasi pekan lalu.

Aksi mahasiswa ini berlangsung lintas kota. Mahasiswa dan pelajar di Yogyakarta menggelar kembali aksi #GejayanMemanggil2. Demonstrasi serupa, dengan sasaran Gedung DPR RI digelar di Jakarta. Demo serupa berlangsung hari ini di Kendari, Malang, Makassar, serta Banjarmasin.

Dani Darmawan, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta angkatan 2015, memutuskan kembali turun ke jalan karena tidak melihat keseriusan DPR merespons tuntutan mereka membatalkan RUU bermasalah. Berbagai beleid yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat hanya ditunda, lantas diwariskan kepada anggota DPR masa bakti 2019-2024 yang akan dilantik pada 1 Oktober 2019.

"Tuntutan kami sudah jelas, dan itu enggak bisa dinegosiasikan. Kalau sampai [1 Oktober] tidak ada tanggapan dari pemerintah, kami akan terus maju entah di jalanan atau PK [ke Mahkamah Konstitusi]," kata Dani kepada VICE.

Unjuk rasa di Yogyakarta berakhir damai, diikuti sekira lebih dari 2.000 orang di Simpang Tiga Gejayan yang menghubungkan UGM, UNY, serta Universitas Sanata Dharma. Massa membubarkan diri pada pukul 16.00 WIB, setelah menyuarakan aksi sejak empat jam sebelumnya. Aksi di beberapa kota lain juga terpantau damai. Situasi berkebalikan terjadi di Jakarta, karena unsur massa yang terlibat lebih cair. Kericuhan pecah beberapa kali dalam skala kecil dalam demo 30 September di depan Gedung DPR. Aparat memasang barikade berjarak satu kilometer dari gerbang DPR.

Berdasarkan pantauan VICE, selain aliansi mahasiswa, elemen organisasi buruh, aktivis dari lembaga swadaya, serta pelajar sekolah menengah kejuruan terlibat dalam kerumunan 1.000-an orang dekat Gedung DPR RI. Demonstrasi di Jakarta juga dijaga ketat kepoisian, yang menerjunkan 26 ribu personel.

Kericuhan pertama terjadi pada pukul 16.40 WIB, ketika sekelompok orang di tengah massa aksi melempari kendaraan taktis milik polisi yang melintas dengan botol dan benda-benda lain. Aparat lantas menembakkan gas air mata ke arah kerumunan dekat flyover Slipi, Jakarta Barat. Sebagian massa berhamburan ke tol dalam kota, menghindari tembakan gas air mata tersebut.

Situasi lantas sempat mereda. Mahasiswa dan elemen sipil bergantian berorasi. Isu papua disuarakan perwakilan buruh PT Freeport Indonesia, yang merasa pemerintah gagal meredam kekerasan dalam kerusuhan Wamena. Sementara Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengingatkan peserta aksi agar terus mendorong DPR periode berikutnya segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

"Kita bisa menyatukan suara untuk mendesak DPR mencabut semua RUU bermasalah, untuk perempuan, buruh, mahasiswa, pelajar, dan rakyat," kata Asfinawati dari atas mobil komando.

Namun kericuhan kembali pecah pada pukul 17.56 WIB. Koordinator aksi meminta massa mundur ke arah Gedung JCC, yang bersebelahan dengan DPR RI. Tembakan gas air mata kembali terdengar. Belum ada laporan korban cedera sejauh ini.

Dalam jumpa pers terpisah, Presiden Joko Widodo mempersilakan mahasiswa di berbagai kota menggelar unjuk rasa hari ini maupun pada 1 Oktober. Dia hanya meminta mahasiswa tak bertindak rusuh saat menyuarakan aspirasinya. "Konstitusi kita kan memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Yang paling penting jangan rusuh, jangan anarkis, sehingga menimbulkan kerugian," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, seperti dilansir Detik.

Presiden pun berjanji terus memantau tuntutan mahasiswa. "Kita mendengar kok, sangat mendengar," tandasnya. Meski begitu, presiden belum mengumumkan Perppu Revisi UU KPK yang sempat dilontarkan pekan lalu. Perubahan sikap presiden memicu kecaman partai politik, termasuk dari PDI Perjuangan selaku pendukung utama Jokowi, yang merasa revisi KPK tidak bisa diubah hanya karena ada tekanan masyarakat.

Sementara, kekecewaan terbesar massa aksi masih mengarah pada DPR periode 2014-2019 yang dianggap tidak berkinerja baik. Dalam rapat paripurna terakhir hari ini, dipaparkan ringkasan tentang apa saja pencapaian DPR selama lima tahun terakhir. Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan DPR RI menyelesaikan 91 RUU, terdiri dari 36 RUU dari daftar Prolegnas 2015-2019 dan 55 RUU kumulatif terbuka. Politikus Partai Golkar itu juga menyatakan sebagian RUU diwariskan kepada DPR yang besok dilantik, termasuk beleid yang dianggap kontroversial oleh demonstran; di antaranya RKUHP, serta RUU Mineral dan Batu Bara.

Menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formmapi) Lucius Karus, kinerja DPR lima tahun terakhir lebih buruk dari periode sebelumnya. DPR masa bakti 2009-2014 yang juga sering dikritik itu berhasil mengesahkan 125 UU, meski sebagian juga mengundang kontroversi.

"Ini kemunduran luar biasa dari finansial maupun dari sisi citra kelembagaan," kata Lucius saat dihubungi media. Aspek lain yang disorot buruk adalah pergantian pimpinan yang sampai terjadi empat kali selama 2014-2019. Termasuk, yang paling memicu kemarahan publik, adalah kasus korupsi menjerat Setya Novanto. Itu belum termasuk keputusan DPR mengebut banyak RUU bermasalah jelang akhir masa kerjanya, termasuk saat meloloskan revisi UU KPK yang menuai kecaman masyarakat.

Catatan buruk lain DPR, yang akhirnya memicu demonstrasi mahasiswa, menurut Lucius bisa ditengarai dari rendahnya insiatif DPR mendorong terbitnya RUU sesuai komisi masing-masing. Dari catatn Formmapi, Komisi III, VI, dan VII, tidak menghasilkan satupun RUU prolegnas selama lima tahun menjabat.

Dengan berbagai catatan merah itu, anggota DPR periode ini yang tak akan lagi meneruskan jabatannya, termasuk Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, akan memperoleh tunjangan hari tua dari PT Tabungan Asuransi dan Pensiun (Taspen). Jumlahnya Rp6,21 miliar, dibagi ke 556 orang anggota DPR maupun DPD.

Berkaca pada tuntutan mahasiswa soal pengesahan RUU PKS yang lebih penting, serta pembatalan produk hukum bermasalah, ekspektasi itu perlu diturunkan. Wajah lama masih menguasai DPR. Komisioner KPU Evi Novida menyatakan 298 orang, dari total 575, yang pada 1 Oktober akan dilantik adalah anggota legislatif petahana. Selain itu laki laki masih menjadi mayoritas parlemen, mencapai 463 orang (setara 80,52 persen), dengan hanya 112 legislator perempuan.