Satu-Satunya Wilayah Tanpa Keriaan Pesta Tahun Baru di Indonesia

Saat kalender mengingatkan kita Natal sudah dekat, satu peristiwa lainnya segera terlintas di kepala: pesta tahun baru. Pesta tahun baru di negara kita punya ciri khas, mulai dari terompet kertas yang langsung dibuang setelah hari berganti jadi 1 Januari, kembang api, pentas musik gratisan, serta bakar-bakaran jagung. Sebagian lainnya mungkin sudah merencanakan pesta pergantian tahun gila-gilaan.

Tentu tak semua manusia menyukai pesta macam itu. Kalau kamu masuk kategori tersebut—yang merasa hura-hura pada malam 31 Desember tak ada gunanya, mending buat tidur, dan merasa hidup orang yang rela bermacet-macet hanya untuk merayakan tahun baru sia-sia belaka—maka ada satu lokasi yang cocok kalian kunjungi di malam tersebut (selain tentu saja ngendon di rumah), yakni Banda Aceh.

Ibu Kota Provinsi Nangroe Aceh Darussalam itu menjadi daerah paling konsisten selama tujuh tahun terakhir melarang perayaan tahun baru, apapun bentuknya. Tentu dasarnya karena wilayah tersebut satu-satunya di Tanah Air yang menerapkan perda Syariat Islam—hasil kesepakatan damai dengan pemerintah Indonesia lebih dari satu dekade lalu. Merayakan tahun baru Masehi difatwa haram oleh ulama setempat. Jadi, sekalipun kalian liberal, asal benci semua tentang pesta tahun baru, maka kalian untuk hal ini satu kubu sama pemerintah Aceh.

Tahun ini, seakan-akan ingin menegaskan bahwa pemkot tidak lupa kalau pesta di ruang publik bertentangan dengan ajaran agama, kembali muncul edaran yang mengingatkan pengelola hotel di Negeri Serambi Makkah agar tidak menggelar acara-acara yang melanggar hukum syariat. Pastinya, semua bentuk pesta—termasuk konvoi kendaraan, menyajikan alkohol, dan berbagai jenis pesta kembang api—tidak boleh dilakukan di wilayah Banda Aceh.

"Kalau ada hotel yang melakukan itu, ini kita Insya Allah akan kami cabut izin," kata Aminullah Usman selaku Wali Kota Banda Aceh saat diwawancarai media. "Tahun lalu kita berhasil mengawal malam tahun baru tanpa kembang api, mercon, terompet, dan pesta atau hura-hura."

Ancaman pemerintah Banda Aceh bukan isapan jempol. Pada malam 31 Desember 2017, pemkot menerjunkan tim gabungan mencakup personel polisi dan TNI, mengawasi 10 titik yang dianggap 'rawan' digunakan untuk pesta tahun baru anak muda. Hasilnya berbagai warung kopi tetap ramai, tapi tak ada yang punya nyali menyalakan petasan atau meniup terompet, lebih-lebih menyulut kembang api.

Dibanding berbagai kontroversi Aceh yang dipicu perda lokal, seperti hukuman cambuk terbuka sampai membuat pemerintah pusat risih dan mencoba menghentikannya, larangan berpesta pada malam tahun baru relatif lebih adem direspons publik. Presiden Joko Widodo juga tak akan risih lagi, mengingat calon wakilnya dalam pemilihan umum 2019, Ma'ruf Amin, mendukung larangan tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi tempat Ma'ruf Amin bernaung selama bertahun-tahun, ikut mendukung sikap Aceh terkait pesta tahun baru.

Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI, mengakui bahwa fatwa pihaknya terkait pesta tahun baru selama ini adalah 'mubah', alias tidak berdosa maupun mendatangkan pahala jika ada umat muslim menggelar pesta tahun baru. Hanya saja, secara semangat etis, Abbas mengatakan tindakan pemkot Banda Aceh konsisten melarang pesta malam 1 Januari amat tepat. "Sesuatu yang mubah itu bisa menjadi haram kalau berlebih-lebihan. Kalau mubazir, itu haram," ujarnya saat diwawancarai Kumparan.

Tapi, seriusan lho, terlepas dari perkara larang-melarang pesta itu, Aceh selayaknya kalian datangi kalau sempat di akhir tahun ataupun awal 2019. Kopi Aceh sulit dicari tandingannya, sementara panorama kepulauan di utara pesisir Aceh amat indah—sayang sekali kalau sampai dilewatkan.

Begitulah. Sok aja lah yang menolak pesta. Bebaskeun. Sementara bagi yang ingin gila-gilaan pada pergantian tahun, ingat, teror kemacetan menanti kalian.