media sosial

Media Sosial Sudah Terlanjur Membajak Pikiran Kita dan Membunuh Demokrasi

‘Revolusi Medsos’ yang dielu-elukan banyak orang ternyata enggak ada fungsinya kecuali bikin orang macam Trump berkuasa dan Brexit terjadi. Mengutip 'Ucok Homicide', politik kini bukan lagi perkara mencari kemungkinan dari ruang-ruang ketidakmungkinan.
09 Januari 2018, 9:01am
Gambardari Shutterstock / Disusun ulang oleh Jason Koebler

Maaf, sebenarnya tak ada yang namanya revolusi media sosial media raksasa media sosial seperti Twitter dan Facebook cuma mengipasi emosi macam amarah, dengki, dan ketakutan. Intinya: media sosial tak berkontribusi membantu perkembangan demokrasi.

Hampir sedekade lalu, tepatnya antara 2009 sampai 2011, banyak komentator yang mengelu-elukan “Revolusi Facebook, “ Revolusi Twitter” atau gampangnya “ Revolusi Media Sosial.” sebenarnya, mereka bahkan tak memahami apa yang dimaksud dengan revolusi. Namun apapun sebutannya, apa yang terjadi saat itu melibatkan media sosial dan meletus di berbagai penjuru dunia, atau lebih tepatnya di manapun itu asal bukan di negara barat, seperti di Iran, Moldova, Tunisia, Mesir, serta di seantero wilayah Timur Tengah. Khusus di kawasan terakhir ini, revolusi itu punya nama tersendiri: “Arab Spring.” (Yang menarik, gelombak unjuk rasa yang baru-baru ini melanda Iran tetap terjadi walau pemerintah Iran telah memblok media sosial dan rupa-rupa aplikasi pengirim pesan dan tak ada keriuhan tentang betapa besarnya peran media sosial )

Akibat kemajuan media sosial, ada semacam narasi reduktif tentang beragam pergolakan di atas: Pemerintahan tiran ambruk lantas demokrasi tumbuh subur. Selain itu, komunikasi yang dijalin lewat media sosial dengan mudah berganti rupa menjadi revolusi politisi, meski kita, katakanlah, belum sepakat tentang bagaimana sebuah revolusi yang baik seharusnya dilaksanakan. Apa yang sejatinya terjadi adalah sebuah pergolakan emosional. Amarah yang dirasakan banyak orang berubah dengan sendirinya—tentunya berkat keberadaan media sosial, menjadi sebentuk “pemberontakan” yang melahirkan sebuah pemerintahan yang demokratis.

Faktanya, media sosial tak membantu mengubah revolusi yang menjadi praktek demokrasi yang awet. Media sosial secara langsung bicara dengan bagian pikiran kita yang paling reaktif. Media sosial juga membetot perhatian kita bahkan ketika akal waras kita mengatakan tidak. Inilah alasan kenapa media sosial begitu efektif dalam mempromosikan ujaran kebencian, supremasi kulit putih, dan risakan.

Media sosial dengan mudah mem-bypass akal sehat kita, yang menjadi dasar berjalannya sebuah sistem bernama demokrasi. Media sosial sebaliknya bicara langsung pada bagian otak kita yang reaktif—untuk tidak menyebut mudah dikompori—dan mudah dibikin senang oleh gambar-gambar sensasional dan klik-klik yang menyenangkan, yang bikin ego kita terpuaskan dan bikin kita merasa bak pahlawan. Seringnya, sentimen macam ini mudah terpancing dan mengubur kemampuan untuk berpikir jernih dan mendalam, untuk membuat perencanaan yang matang dan menjalin interaksi yang jelas menjadi pilar utama pembangunan kancah politik yang demokratis. Meski demikian, jangan salah paham dulu. Perdebatan yang mendidik dan melibatkan pemikiran yang mendalam tetap bisa jumpai di media sosial karena media sosial memang mampu menjadi kanal pertukaran ide yang berbobot kok.

Hanya saya, ada semacam tendensi—para pengamat media dan teknologi menyebutnya dengan istilah ‘affordance’—untuk beralih dari perdebatan yang dingin menjadi diskusi yang penuh emosi.
Pada 11 Februari 2011, di tengah puncak keriuhan Arab Spring, di hari ketika Hosni Mubarek mengundurkan diri, mantan marketing executive Goodle dan aktivis Wael Ghonim mengeluarkan pernyataan legendaris : “Banyak dari revolusi ini berawal dari Facebook. Bila anda ingin membebaskan sebuah masyarakat, beri saja mereka akses ke Internet.”Namun pada Februari 2016, kali ini tanpa banyak publikasi, saat mempromosikan sebuah Parlio yang ujung-ujungnya dimerger dengan Quora, Gnomim menganulir klaim terdahulunya. Dalam pernyataannya kala itu, Gnomim masih yakin “media sosial masih terus meredistribusi kekuatan politik,” namun dirinya kini khawatir bahwa “kemampuan untuk membangun jaringan, mengorganisasi aksi dan bertukar informasi dalam waktu singkat” bisa memiliki “dampak drastis pada kehidupan sipil—baik positif atau negatif.”

Okay kalau Gnonim melihat keduanya sebagai dua fenomena yang berbeda dan tak saling memengaruhi, menurut saya, ada baiknya bila Gnonim menyebut “perang popularitas tanpa akhir” di media sosial adalah fenomena yang sama-sama menjadi biang kerok gagalnya aspirasi politik dalam Arab Spring.

Bandingkan misalnya terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dan hasil referendum Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (kondang dengan nama “Brexit”). Mari kita sama-sama bertanya apakah dua peristiwa ini bisa digolongkan sebagai revolusi media sosial? Toh keduanya memiliki bentuk elegan dari apa yang sering disebut-sebut sebagai dampak sosial dari media sosial: tergusurnya bentuk media politik konvensional seperti TV, surat kabar dan radio.

Pilpres AS 2016 adalah contoh pemanfaatan politik “me-first” yang emosional dan reaktif untuk mengalahkan pemikiran rasional yang menjadi jantung sebuah pemerintahan demokratik. Hampir saban hari, surat kabar dipenuhi yang menyigi bagaimana pelantar (platform) media sosial digunakan untuk menyebarkan propaganda dan memanipulasi hasil Pilpres AS 2016 dan Brexit.

Salah satu alasan kenapa media sosial jadi sarang para penyebar propaganda adalah karena mereka bisa memanfaatkan data yang begitu besar yang dikumpulkan oleh raksasa media sosial macam Facebook dan menjadikannya senjata mereka dengan menggunakan teknik penargetan psikologis. Data analis mampu “mendorong” perilaku individu dengan menggunakan data point sederhana seperti data merk kosmetik tertentu yang dilike seorang pengguna Facebook.

Bahkan Donald Trump sendiri pun yakin bahwa “tanpa media sosial,” dirinya mustahil berkantor di Gedung Putih dan keyakinan ini diamini oleh banyak pakar dan akademisi.

Salah satu cara media sosial mengeksploitasi emosi-emosi kita yang paling sederhana dijabarkan dengan gamblang dalam

dua pertemuan

—terjadi antara tahun 2007-2008—antara ekonom perilaku peraih Nobel

Daniel Kahneman

dan penulis peraih Pulizter

Richard Thaler

serta banyak sosok ternama di ranah teknologi, yang dibicarakan secara selintas dalam film dokumenter terbaru BBC yang digarap oleh Jamie Bartlett

Secrets of Silicon Valley

.

Pada

serta

, Kahneman memberikan kuliah umum tentang “

Thinking, About Thinking

” di hadapan jajaran eksekutif perusahaan raksasa macam Google, Twitter, Facebook, Wikipedia Microsoft, dan Amazon (dia juga memberikan kuliah yang sama, “

Thinking, Fast and Slow

” di Google pada 2011). Kahneman dikenal sebagai ekonom yang menyadarkan publik akan perbedaan antara apa yang disebut

“Cara berpikir Sistem 1” dan “Cara Berpikir Sistem 2”

. Sistem 2 adalah cara berpikir gaya lama yang mengerahkan segala daya upaya, jarang terjadi, logis, penuh perhitungan dan dilakukan secara sadar.” Sistem 2 pada dasarnya adalah kegiatan berpikir rasional yang kita bayangkan kita lakukan dari waktu ke waktu. Sebaliknya, sistem 1 adalah cara berpikir cepat, berdasarkan naluri, otomatis, kerap terjadi, emosional, penuh dengan prasangka dan berjalan tanpa sadar.”

Facebook dan Twitter, seperti semua media sosial lainnya, dibangun di atas kerangka berpikir sistem 1. Itulah kenapa banyak jajaran eksekutif media sosial menghadiri kuliah umum itu. Dan pelajaran yang mereka dapat dari sana adalah sebagai berikut: bagaimana caranya menciptakan sebentuk media yang langsung memicu sistem 1 dan dengan mudah meloncati sistem 2.

Walhasil, media sosial mengembalikan sisi primitif dalam diri kita—media sosial memicu kita untuk berpikir dengan sistem 1 terkait isu yang seharusnya dicerna dengan sistem 2. Dari awal, begitulah media sosial dirancang. Purwarupa Facebook yang dibuat oleh Zuckerberg,

Facemash

dengan fiturnya “

hot or not

” jelas mengeksploitasi Sistem 1, dan newsfeed Facebook yang hari ini kita dapati juga masih dibuat dengan prinsip yang sama. Sam Parker, Presiden Facebook, dengan gamblang mengungkapkan hal ini pada wawancara pada tanggal

9 November lalu

dengan Mike Allen dari

Axios

: “proses berpikir yang berjalan saat membuat aplikasi ini, terutama Facebook yang pertama, kira-kira begini: ‘Bagaimana caranya agar kami bisa mendapatkan sebanyak mungkin waktu dan perhatian anda?’”

Parker melanjutkan: “ini adalah sebuah loop feedback pengakuan sosial..sesuatu yang sangat menggiurkan untuk dieksploitasi oleh hacker sepertiku, karena kamu bisa mengeksploitasi kelemahan psikologis manusia.” di Bulan yang sama, mantan Vice President Facebook divisi pengembangan pengguna Chamath Palihapitiya

mengatakan dalam sebuah diskusi di Stanford

bahwa perusahaan medis sosial “telah menciptakan sebuah alat yang telah mengacaukan cara sebuah masyarakat bekerja.”

Parker dan Palihapitiya tak sendirian dalam hal ini. baru-baru Roger McNamee, seorang venture capitalist (pemodal bisnis rintisan) dan salah satu investor awal di Google dan Facebook, menulis sebuah

opini

di mana dirinya berargumen bahwa perusahan-perusahaan media sosial ini “dengan sadar menggabungkan teknik persuasif yang dikembangkan oleh para pakar propaganda dan industri perjudian dengan teknologi dengan cara yang mengancam kesehatan publik dan kelangsungan demokrasi.” Dalam sebuah opini yang dimuat oleh

CNN

, dua pakar kriminologi berujar “media sosial telah mengubah sebuah berita yang harusnya bisa kita golongkan sebagai teori konspirasi menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat” dan bahwa “daya tarik status sosial di media sosial sangatlah kuat.”

Akhir 2016 lalu, sebauh anugrah bernama

Nine Dots Prize

, yang didirikan oleh Cambridge University, mulai menerima peserta untuk

kompetisi pertamanya

. Saat itu, topik atau tepatnya pertanyaan yang diajukan juri adalah “Apakah Teknologi Digital Bisa Membunuh Politik?”

Peraih pertama anugerah itu

, James Williams, mantan marketing executive Google, menulis bahwa media sosial dan teknologi digital “memang didesain untuk mengeksploitasi kelemahan psikologis kita untuk mengarahkan kita mencapai tujuan yang sama atau berlawanan dengan yang kita inginkan.” Dalam sebuah wawancara terbaru dengan

The Guardian

, Williams mempertajam pernyataannya dan

menyatakan

bahwa “attention economy (ekonomi perhatian) secara langsung merusak pijakan tempat demokrasi ditegakkan.” Williams adalah satu dari segelintir mantan pekerja di Sillicon Valley yang pernah ikut andil dalam membangun teknologi yang tujuan utamanya—

menurut pengakuan mereka sendiri

—”membajak pikiran kita.”

Setelah merangkum beragam penelitian akademik yang dilakukan sejak 2008, Pemenang Knight-Mozilla Fellowship Sonya Song

menulis pada 2013

bahwa meski “orang terus bergantian menggunakan pola pikir yang cepat serta lamban di media sosial..mereka lebih sering menggunakan cara berpikir cepat.” Buku terbaru karangan Natasha Dow-Schüll (

Addiction by Design: Machine Gambling in Las Vegas

, 2013) dan Adam Alter (

Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked

, 2017) membongkar detail bagaimana industri media sosial dengan sengaja menggunakan teknik pengendalian pikiran. Lalu, seorang dokter penyakit anak Robert Lustig lebih jauh membahas bagaimana teknik-teknik tersebut digunakan dalam bukunya

The Hacking of the American Mind: The Science Behind the Corporate Takeover of Our Bodies and Brains

(2017).

Banyak dari kita terlanjur percaya teknologi sepenuhnya diciptakan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Tapi faktanya, yang terjadi bukan demikian.

Sudah banyak pakar yang beranggapan

bahwa dunia

makin kurang demokratis

sejak lahirnya internet. Jadi, adalah sebuah langkah yang rasional jika kita memikirkan kemungkinan keduanya saling berkaitan dan menyimpulkan bahwa janji dunia yang lebih demokratis berkat internet adalah sebuah pepesen kosong.

Gawai yang kita gunakan dan media sosial yang siang malam kita pantengi ternyata bekerja untuk membuat kita tak berpikir jernih. Jika memang demikian, rasanya janggal kalau kita berpikir media sosial akan memunculkan tatanan hidup yang lebih demokratis apalagi kalau mengingat cara berpikir sistem 1 pernah mendorong munculnya kekerasan dan otoritarianisme?

Maka, dalam kerangka berpikir macam ini, mereka yang hari ini mengelu-elukan revolusi Twitter dan revolusi Facebook sebenarnya merayakan penyingkiran kewarasan dan kemampuan berpikir jernih oleh politik kagetan yang mengandalkan emosi dan tindakan reaktif. Dominasi cara berpikir sistem 1 di atas cara berpikir sistem 2 adalah “revolusi” media sosial yang sesungguhnya. Pertanyaannya sekarang: apakah demokrasi punya kemauan untuk membawa cara pikir yang jernih ke ranah politik atau media sosial benar-benar sudah menghabisi politik?

David Golumbia

associate professor of English

di Virginia Commonwealth University, tempatnya mengampu kelas digital studies and theory.