Demokrasi
Jualan Kalender Gambar Bebek Karet, Warga Thailand Kena Pasal Penghinaan
Bebek karet sudah menjadi simbol perlawanan terhadap monarki Thailand, sehingga kalender bergambar mainan bebek dianggap penghinaan bagi keluarga kerajaan.
Seks, Skizofrenia, dan Ironi Sejarah Hukum Pidana Indonesia
Dalam esainya ini, Julia Suryakusuma mengkritik pasal-pasal KUHP anyar yang diklaim lepas dari hukum kolonial, tapi justru berisi moralitas picik, serta ancaman bagi HAM dan kelestarian lingkungan.
Tiongkok Disorot Negatif Karena Bikin Puluhan Kantor Polisi Ilegal di Negara Lain
Sebuah laporan independen mendapati ada 54 kantor perwakilan Tiongkok di 21 negara beraktivitas layaknya instansi polisi untuk kepentingan Beijing.
Sempat Maju Mundur Elon Musk Resmi Ambil Alih Twitter, Langsung Pecat CEO
Selain CEO Parag Agrawal, beberapa petinggi Twitter turut disingkirkan Elon Musk. Sang miliarder kini punya PR membuktikan harga US$44 miliar untuk Twitter layak.
Poster Anti Xi Jinping Diedarkan Warga Tiongkok Pakai AirDrop
Muncul metode protes baru dari gerakan oposisi Tiongkok memanfaatkan teknologi yang tak disangka-sangka.
Sekalinya Akur, Netizen RI-Malaysia Bagi Tugas Kritik Pemerintah Biar Tak Diciduk
Dalam postingan viral terbaru, netizen Malaysia-Indonesia sepakat bertukar peran mengkritik pemerintah masing-masing. Netizen Thailand juga ditawari ikutan, kalau pengin rajanya kita kritik.
Bertanya pada Pakar: Kenapa Presiden Indonesia Hampir Selalu Orang Jawa?
Jawa, cowok, Islam seakan jadi syarat capres, seperti disampaikan Om Luhut Binsar. Walau kita sudah punya pemilu yang lebih demokratis, kriteria presiden Indonesia kenapa masih gitu-gitu aja ya?
RUU KUHP 'Draf 4 Juli' Beredar, Ada Pasal-Pasal Bermasalah Mengancam Hak Kita
Contoh: mengkritik harus 'disertai solusi', tidak boleh 'menghina' presiden, demo tanpa izin bisa dibui. Praktisi hukum pidana menilai naskah RKUHP yang dipaksakan pemerintah ini penuh pasal karet.
Pemerintah Terus Buka Peluang Jenderal TNI-Polri Isi Posisi Gubernur Seperti era OrBa
Penunjukkan jenderal jadi plt gubernur jelang pilkada serentak pernah dilakukan beberapa kali di era Presiden Jokowi. Pakar mengkritiknya, karena tak sesuai UU dan terkesan hidupkan lagi dwifungsi ABRI.
Lomba Mural Kritik Pemerintah Digelar, yang Paling Cepat Dihapus Aparat Jadi Juara
Lomba unik ini digelar aktivis gerakan 'Gejayan Memanggil' di Jogja, yang merasa gerah karena polisi mulai sering menghapus mural dengan pesan kritis di berbagai daerah.
Desainer Kaos Bergambar Mural '404:Not Found' Diciduk Polisi dan Disuruh Minta Maaf
Lelaki di Tuban ini terjaring razia siber aparat, saat menawarkan kaos dengan desain mural kesohor itu di Twitter. Menurut aktivis dan pakar hukum, tak jelas pasal apa yang dilanggar terkait mural tersebut.
Polisi Sibuk Hapus Mural Kritik Pemerintah dan Memburu Seniman di Berbagai Wilayah
Penyensoran lukisan dinding berisi kritik terjadi di Tangerang hingga Pasuruan. Aparat beralasan presiden adalah simbol negara yang tak boleh 'dilecehkan' lewat mural, tapi alasan ini dibantah ahli hukum.