Halau Imigran Gelap, Chili Kerahkan Pasukan Militer

Terhitung mulai pekan ini, pasukan militer Chili meningkatkan keamanan di daerah perbatasan bagian selatan negara itu guna menekan laju imigran yang berusaha masuk dari Peru dan Bolivia.

Operasi pengamanan perbatasan digelar selama 90 hari ke depan dalam rangka menegakkan undang-undang yang baru disahkan bulan lalu, yang mengizinkan dikerahkannya angkatan bersenjata ke zona rawan bahaya. Wilayah perbatasan termasuk di dalamnya.

Langkah ini terjadi kurang dari setahun setelah Gabriel Boric diangkat sebagai Presiden Chili. Padahal, Boric berjanji akan melindungi hak-hak imigran jika ia menang pemilihan presiden. Salah satu isu panas yang muncul menjelang pilpres 2021 adalah imigran gelap. Lawan utamanya, José Antonio Kast yang berideologi sayap kanan ultrakonservatif, ingin memperkuat perbatasan supaya tidak dapat dimasuki imigran gelap.

“Sudah lama Chili tidak memiliki pengamanan yang baik,” ujar Menteri Dalam Negeri Carolina Tohá saat konferensi pers di Colchane, kota dekat perbatasan di Tarapacá, akhir pekan lalu. Pemerintah mengklaim kasus penyelundupan manusia, senjata dan narkoba terus meningkat di wilayah utara Chili. Kawasan Tarapacá sendiri mencatat angka pembunuhan tertinggi akibat maraknya kejahatan terorganisir. 

Menurut penjelasan Tohá, tentara akan memeriksa identitas pendatang yang masuk secara ilegal, serta memastikan mereka tidak menyelundupkan barang-barang terlarang. Bagi yang kedapatan membawa senjata atau narkoba, atau diduga terlibat dalam penyelundupan manusia, akan langsung diserahkan ke pihak berwajib.

“Upaya ini diharapkan dapat membatasi arus masuk yang tidak teratur. Semoga bisa membimbing pendatang masuk ke negara kami lewat perbatasan resmi,” lanjutnya.

“Mayoritas imigran datang untuk memperbaiki nasib karena negara asal mereka berada dalam situasi sulit. Tapi masalahnya, banyak di antara mereka melakukan kejahatan selama tinggal di sini.”

Angka imigrasi meroket sejak runtuhnya rezim diktator Augusto Pinochet pada 1990. Pada awal dekade 90-an, hanya 1 persen populasi Chili yang merupakan warga pendatang. Jumlahnya naik drastis menjadi 9 persen pada 2020. Mayoritas imigran menetap di negara itu sejak 2017, yang memicu peningkatan dua kali lipat populasi kelahiran asing dalam rentang tiga tahun.

Sejumlah imigran berasal dari Haiti, Bolivia dan Peru yang dilanda kerusuhan selama beberapa tahun terakhir. Namun, sekitar 80 persen dari 56.000 imigran gelap yang tercatat pada 2021 merupakan warga negara Venezuela.

Pada saat pemerintah yakin operasi militer mampu mengurangi tindak kriminal di daerah perbatasan, pengamat punya pandangan berbeda.

Cristian Doña Reveco, direktur Pusat Studi Amerika Latin Universitas Nebraska di Ohama, menyebutkan kemungkinan pendatang mengambil jalur yang lebih berbahaya agar terhindar dari pemeriksaan militer. Cara ini justru meningkatkan risiko terjadinya penyelundupan manusia. Doña Reveco mencontohkan pengawasan ekstrem di perbatasan Meksiko-Amerika Serikat saat bicara soal operasi militer Chili.

“Langkah ini bertentangan dengan ideologi politik [Presiden Boric],” tandasnya. “Selama ini, Boric dikenal peduli soal isu imigran. Banyak orang di rezim pemerintahannya yang membela hak-hak imigran.”

Sejak menjabat pada Maret tahun lalu, Presiden Boric tak kunjung merealisasikan janji membawa negaranya menuju arah yang lebih progresif.

Sentimen anti-imigran sangat kuat berkumandang di bagian utara Chili selama dua tahun terakhir. “Xenofobia dan rasisme mengalami peningkatan signifikan di kalangan masyarakat,” terang Doña Reveco.

Ia mengutarakan rakyat Chili membagi imigran menjadi dua kategori. Pendatang yang menetap di negara itu sebelum 2017 dianggap “imigran baik”, karena mereka masuk melalui jalur resmi dan banyak yang sukses. Sementara itu, imigran yang datang dari negara-negara miskin dengan cara ilegal dicap buruk.

Doña Reveco lagi-lagi menegaskan, selain membahayakan keselamatan imigran, operasi militer di daerah perbatasan berpotensi meningkatkan kriminalitas di Chili.