Komersialisasi Pendidikan

Mengurai Motif Pemerintah Rutin Mencap Kuliah Ilmu Sosial Tak Sesuai Kebutuhan Industri

Pakar pendidikan mengkritik Menko PMK Muhadjir Effendy yang mengeluh kurangnya jurusan IPA di kampus. Universitas diposisikan seperti balai latihan kerja. Anak sastra dan filsafat biasanya kena sindir.
08 Juli 2020, 10:56am
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Kampus Indonesia Kebanyakan Jurusan Sosial dan Minim IPA Tak Sesuai Industri
Ilustrasi wisuda mahasiswa salah satu kampus ilmu humaniora yang dianggap Menko PMK kurang sesuai kebutuhan industri. Foto dari arsip Herman Mas/Wikimedia Commons/lisensi CC 4.0

Pemerintah Indonesia punya saran taktis bagi anak muda: kalau mau cepat diserap industri, ambil kuliah sains saja. Tips itu tecermin dari keluhan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy bahwa kampus Indonesia lebih banyak meluluskan sarjana ilmu sosial, bukan yang menekuni sains.

"Di perguruan tinggi kita telah terjadi ledakan [bidang] sosial, tapi [bidang] ilmu IPA yang sebetulnya dibutuhkan dunia industri tidak berjalan dengan baik [tidak banyak peminatnya]," ujar Muhadjir—yang pendidikan S-1 sampai S-3-nya selalu di bidang sosial—dalam acara Konferensi Forum Rektor Indonesia, Sabtu (4/7) seperti dilansir CNN Indonesia.

Penyebab “masalah” ini adalah kampus. Pasalnya, menurut Muhadjir, pemerintah sudah memetakan perbandingan jurusan IPA dan IPS di SMA di angka tiga banding satu, perbandingan yang dinilainya cocok sama kebutuhan industri. Cara hitung pemerintah buyar ketika siswa-siswa itu pindah bidang begitu masuk kuliah. Mayoritas, anak IPA saat SMA masuk ke jurusan IPS di universitas. Muhadjir berharap, kampus membantu pemerintah menjaga perbandingan anak IPA lebih banyak dari anak IPS itu.

Menko PMK sendiri terhindar dari kontroversi lebih lanjut dengan tidak menyebut spesifik jurusan apa yang dianggap "kurang berguna" buat industri (sebab anak-anak yang kuliah sastra, filsafat, sosiologi, dan berbagai cabang humaniora lainnya sudah siap-siap jadi kambing hitam dalam diskusi semacam ini).

Mantan Mendikbud itu juga mengatakan, pemerintah sedang melakukan intervensi untuk melahirkan generasi produktif. Bukan, bukan dengan memperbaiki sistem pendidikan yang ada, tapi dengan memperbanyak lapangan pekerjaan dengan mendatangkan investor asing. Generasi produktif, menurut pemerintah, adalah generasi yang bekerja, bekerja, dan bekerja.

Ini kali kesekian pemerintah mengingatkan kampus untuk mencetak sarjana yang sesuai kebutuhan industri. Keluhan pemerintah atas lulusan kuliah yang tidak cocok sama kebutuhan industri pernah disampaikan Presiden Joko Widodo tiga tahun lalu.

Dalam pidatonya pada acara Rembuk Nasional 2017 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Jokowi minta perguruan tinggi berubah demi memenuhi kebutuhan industri. Permintaan ini tentu dibungkus dengan narasi khas pemerintah bahwa kita harus mengikuti perkembangan zaman kalau enggak mau ketinggalan.

"Kalau kita tidak berani, ini ada perubahan-perubahan dunia, dan kita masih rutinitas, masih monoton, ditinggal betul kita. Siapa yang bisa mengantisipasi ini, yang pertama yang paling cepat menangkap perubahan itu universitas, perguruan tinggi," ujar Jokowi.

Kemendikbud enggak mau ketinggalan menyoroti peran kampus. Awal 2020, Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Aris Junaidi menceritakan pihaknya bakal membuat kebijakan untuk merespons revolusi industri 4.0, dengan memberi otonomi seluas-luasnya bagi kampus dengan akreditasi A.

"Boleh membuka dan menutup prodi sesuai kebutuhan," ujar Aris dilansir Tribunnews. Salah satu terobosan Kemendikbud: program studi yang 80 persen lulusannya tidak terserap oleh dunia industri akan ditutup. Waduh, sudah industrinya dipilihin pemerintah, jurusannya juga digituin. Anak Filsafat makin enggak percaya sama Kehendak Bebas ini mah.

Tahun lalu, Menristekdikti Mohamad Nasir sampai mengharuskan perguruan tinggi hanya meluluskan sarjana yang sesuai dengan kebutuhan industri. "Hal tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi, perguruan tinggi tidak lagi boleh meluluskan yang tidak sesuai kebutuhan industri," ujar Nasir dilansir Republika.

Mantap, siap-siap nanti saat sidang skripsi, mahasiswa ditanya mau kerja apa setelah lulus. Kalau jawabannya tidak memuaskan kebutuhan industri, ya mohon maaf, ganti cita-cita dulu baru boleh lulus. Surem juga jika siapapun yang masuk jurusan sosial harus bikin thread di Twitter berisi pembelaan alasan mereka belajar di perguruan tinggi selama empat tahun.

Tuntutan para jebolan institusi pendidikan tinggi agar menjadi tenaga kerja bikin kami bingung: apakah pendekatan ini yang ideal? VICE lantas menghubungi praktisi pendidikan senior Toto Rahardjo untuk dimintai pendapat. Toto menghabiskan puluhan tahun menjadi fasilitator pendidikan kerakyatan di Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Ia pernah menjadi Ketua Dewan Pendidikan dan Pengembangan INSIST, Direktur Research Education and Dialogue (REaD), dan Direktur Yayasan Pendidikan Rakyat Indonesia. Ia mendirikan Sanggar Anak Alam (SALAM) pada 1998, lembaga pendidikan alternatif bagi anak yang pernah kami liput dua tahun lalu.

Berikut perbincangan kami soal rajinnya pemerintah mendesak lembaga pendidikan memprioritaskan jurusan sains yang sesuai kebutuhan industri, dibanding jurusan-jurusan lainnya, terutama yang berbasis ilmu sosial.

VICE: Apa reaksi Anda mendengar pernyataan Menteri Muhadjir?
Toto Rahardjo: Itu kan cara pandangnya Muhadjir. Enggak urusan dia lulusan apa, mau dokter atau profesor kek, ya emang seperti itu. Itu paradigmanya Muhadjir. Yang jadi soal kan, cara pandang seperti itu jadi cara pandangnya negara.

Soal isi pendapatnya yang bilang banyak sarjana enggak sesuai kebutuhan pasar?
Keliru besar. Justru sekarang ini orientasi sistem pendidikan udah dalam rangka mencetak tenaga kerja untuk pasar, kok. Sejak dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, orientasinya udah menjadi buruh industri. Bahwa sekarang persentase sarjana yang masuk industri angkanya kecil, itu persoalan lain lagi. Bahwa sekarang yang jadi tenaga di industri itu bukan lulusan sekolah yang ada, itu soal lain lagi.

Jadi, memang sistem pendidikan sekarang ini emang tujuannya memenuhi kebutuhan pasar ya…
Anda harus membuka lagi tentang cara kerja globalisasi. Pertama, globalisasi memengaruhi para penentu kebijakan agar bikin regulasi yang pro-pasar. Pendidikan udah jadi bagian dari itu. Kedua, globalisasi kan memengaruhi cara berpikir, gaya hidup, dan selera masyarakat. Jadi, mata, hidung, dan telinga itu dipengaruhi supaya sesuai dengan seleranya globalisasi yang mau seluruh manusia jadi konsumen yang baik saja. Nah, sekolah dari SD sampai perguruan tinggi sekarang juga kerjanya kan sebagai konsumen pengetahuan, bukan produsen pengetahuan.

Ketiga, negara dan rakyat pun sekarang udah terpengaruh cara pandang globalisasi. Kata-kata Jokowi, Nadiem, dan Muhadjir adalah representasi dari cara pandang itu. Semua orang jadi pemeluk globalisasi, jadi agama baru malah menurut saya.

Kenapa melulu memprioritaskan jurusan sains bermasalah buat anda?
Nadiem pernah bilang soal link and match (lulusan institusi pendidikan nyambung dengan kebutuhan industri) saat membahas ini. Link and match (yang dimaksud Nadiem) ini terhadap industri. Enggak pernah link and match terhadap lingkungan yang ada, terhadap potensi manusia yang tersedia. Itu enggak pernah ada dalam pendidikan.

Emangnya industri ini kuat menampung berapa orang? Mau menampung tenaga kerja seluruh Indonesia? Kan enggak juga. Yang jadi soal, sekarang ini sekolahan orientasinya udah ke situ (mencetak tenaga kerja), terus kenapa sekarang industrinya masih enggak bisa menampung? Kurang apa IPB itu menyiapkan manusianya sebagai buruh, ya enggak terserap semua juga. Banyak yang keluar dari Indonesia karena enggak ditampung oleh industri. Jadi, justru enggak ada kaitannya sekian ribu sarjana pertanian dengan kemajuan pertanian di Indonesia atau pun kesejahteraan petani.

Keterlaluan statement [dari Muhadjir] seperti itu. Sekolah kok orientasinya mencetak buruh. "Mencetak" sendiri aja udah salah dalam pendidikan, apalagi "mencetak buruh". Keliru dua kali itu.

Pemerintah kerap mengambinghitamkan perguruan tinggi dalam beberapa kesempatan terkait tidak sesuainya sarjana dengan kebutuhan industri….
Menurut saya, mestinya kampus itu bukan menyediakan orang untuk jadi buruh. Kampus itu menyiapkan manusia seutuhnya. Jurusan-jurusan baru yang dibuat demi menyesuaikan pasar, semestinya enggak perlu dibikin. Kalau emang mau nyiapin pekerja, kan ada pusat pelatihan untuk pekerja. Itu juga tugasnya industri untuk menyiapkan kalau emang butuh.

Jadi menurut anda salah arah kalau konsep pendidikan melulu diprioritaskan melayani industri?
Iya. Masa perguruan tinggi mau dijadikan kayak BLK (Balai Latihan Kerja).

Lalu, berarti perlu ada alternatif desain pendidikan tinggi?
Ya, mestinya gitu, tapi kan [pendidikan alternatif] enggak bisa langsung massal. Masyarakat sekarang itu orientasinya semua sudah menjadi bagian dari cara pandang globalisasi.