Ilustrasi oleh Yasmin Hutasuhut
Sejak awal tahun ini, berulang kali kita mendengar Presiden Joko Widodo mengutarakan keinginannya mengangkat anak muda menjadi menteri di kabinet lima tahun mendatang. Setelah resmi terpilih lagi untuk periode kedua, presiden menegaskan ucapannya tidak main-main."Bisa saja ada menteri umur 20-25 tahun. Tapi, dia harus mengerti manajerial, manajemen, mampu mengeksekusi program yang ada. Umur 30-an juga akan banyak," kata Jokowi dalam pertemuan dengan media pekan ini.Jokowi memberi bocoran ada calon menteri yang masih berusia di bawah 35 tahun dan di bawah 30 tahun. Kabar pun tersebar, konon beberapa kandidatnya adalah pentolan start-up Tanah Air dan beberapa diantaranya konon politisi muda dari partai.Ide mencari menteri milennial, katakanlah yang masih di bawah 35 tahun bukan hanya terjadi di Indonesia. Negara tetangga, penduduk Malaysia sebelumnya pernah heboh karena Perdana Menteri Mahathir Mohamad menempatkan Syed Saddiq yang masih berusia 25 tahun saat itu dalam jajaran kabinet. Kebetulan lagi wajah Saddiq ganteng, membuat banyak orang malah salah fokus pada kemudaan dan ketampanannya—tentu tak ada kaitan sama kemampuannya memimpin.Negeri Jiran kembali bikin heboh, setelah PM Mahathir turut menunjuk Yeo Bin Yeen, yang masih 36 tahun, sebagai menteri Tenaga, Teknologi, Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar. Makin kuat lah desakan netizen agar Jokowi meniru langkah serupa, memasukkan anak muda ke kabinet.Sejarah membuktikan di awal-awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia sebenarnya dulu pernah punya banyak menteri muda. Tapi lambat laun, posisi politikus di bawah lima puluh tahun biasanya berakhir ke posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (yang tidak muda juga usianya).Tapi, apakah anak muda otomatis akan lebih sigap menghadapi perubahan dan mengelola birokrasi secara lebih efisien?Pengamat Politik dari LIPI, Wasisto Jati, menganggap Jokowi kali ini memang serius mempertimbangkan akan mengangkat menteri millennial. Ia menganggap kebijakan presiden bukan lagi gimik yang biasa dimainkan orang-orang tua dengan cara melabeli apapun pakai sebutan millennial (jadi ingat sebutan menggelikan dari politikus buat Kiai Ma'ruf Amin pas musim kampanye tahun lalu).Wasisto mendukung gagasan melibatkan anak muda menjadi menteri. Apalagi kabinet Jokowi ini konon bakal bersemangat revolusi industri 4.0. Selain mengangkat anak muda, presiden berencana membentuk dua kementerian baru: kementerian digital dan ekonomi kreatif, dan investasi.Sayangnya Wasisto, pengamat politik yang juga millennial, lebih setuju jika kementerian tidak perlu ditambah. Cukup optimalkan saja kinerja yang sudah ada. Alasannya bukannya apa-apa sih, Wasisto beranggapan bahwa menambah kementerian berarti akan menambah rantai birokrasi baru, dan kejutannya adalah…. millennial kebanyakan enggak suka birokrasi."Saya pikir [kementerian baru] akan menambah rantai birokrasi yang makin panjang dan menambah beban anggaran," kata Wasisto kepada VICE.Apakah mungkin millennial menjadi menteri? Tentu saja. Namun apakah mereka tahan dengan birokrasi itu? "Yang namanya millennial kan anti birokrasi, di sinilah kenapa kita butuh fleksibilitas dari sisi birokrasi,” kata Wasisto. "Kalau menterinya millennial, ya birokrasinya juga harus berubah."Bekerja bareng “orang-orang tua” di lingkup birokrasi kementerian sepertinya tidak menggairahkan buat millennial. Percuma kalau menterinya fleksibel dan dinamis tapi motor pergerakan kementerian diisi orang birokrasi lama. Jadi, presiden harus memastikan anak muda ini diberi keleluasaan dan wewenang untuk menjalankan tugasnya sesuai sifat dinamis yang mereka usung.Jadi, kalau nanti betulan ada anak muda masuk kabinet, apakah berikutnya PNS siap menjalani jam kerja fleksibel ala-ala startup? Kita lihat saja….
Iklan
Iklan