Birokrasi
Peraturan Pemerintah Terbaru Diteken Jokowi, ASN Tukang Bolos Lebih Mudah Dipecat
PP baru ini mengubah "kuota bolos" ASN dari 46 hari menjadi maksimal 28 hari. Jika melebihi, ancamannya pemecatan. Di berbagai daerah, muncul banyak kasus ASN bolos sampai bertahun-tahun.
Bupati Jember Dikecam, Terima Honor Rp70 Juta dari Pemakaman Korban Covid-19
Bupati Hendy Siswanto membela diri, menyebut honornya "memonitor" proses pemakaman warga Jember yang meninggal akibat Covid sudah sesuai aturan.
Badan Kepegawaian Negara Temukan 118 PNS Terpidana Korupsi Masih Terima Gaji
Padahal MK memutuskan PNS koruptor boleh dipecat tidak hormat. BKN sejauh ini hanya bisa menegur, karena keputusan pecat di tangan atasan si PNS.
Fasih Baca Quran Kini jadi Syarat ASN Muslim Naik Jabatan di Gowa
Kabupaten di Sulsel ini meyakini kemampuan baca Al Quran mendukung kinerja pejabat eselon II dan III. Bupati Adnan Purichta mengklaim sudah kantongi izin kemendagri.
Blunder Surat Stafsus 'Milenial' Membuktikan Risiko Rangkap Jabatan Itu Nyata
Surat Andi Taufan, stafsus Jokowi & CEO Amartha, kata Ombudsman maladministrasi. Netizen ikut menyorot Ruangguru di proyek kartu prakerja. Empat stafsus adalah CEO dan belum mundur dari posisinya.
Tingkat Perceraian Tinggi, PNS Bandung Diimbau Pasang Foto Keluarga di Ruang Kerja
Hmm, kalau menurut kami sih buat ASN lebih efektif pasang CCTV di ruang kerja mereka.
Isu Ini Perlu Diperhatikan Agar Menteri Milenial di Kabinet Jokowi Bukan Gimik Doang
Birokrasi bukan startup. Jadi, presiden harus memastikan sekian prasyarat agar menteri dari latar anak muda bisa bekerja maksimal.
Ide Rektor Impor: Cara Salah Arah Tingkatkan Kualitas Kampus di Indonesia
Akademisi skeptis pada gagasan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir. Meniru praktik di Singapura ditengarai bakal terkendala birokrasi rumit pemerintah.
Mungkinkah Pemerintah Bikin KTP yang Membuat Hidup Kita Engga Ribet Lagi?
Gara-gara kasus megakorupsi, impian e-KTP jadi kartu identitas tunggal mustahil tercapai. Kami berdiskusi bersama pakar membahas nasib penduduk Indonesia yang ribet banget harus punya kartu ini-itu.