Bertanya Pada Pakar

Bertanya Pada Pakar: Benarkah Orang Indonesia Lebih Patuh Aturan di Luar Negeri?

Diskusi efektivitas PSBB jadi melebar ke isu sosiologis. Konon, kalau ke Singapura dan Jepang, orang Indonesia mendadak disiplin dan tertib sama aturan. Kami ngobrol sama sosiolog mengurai asumsi itu.
28 Mei 2020, 5:15am
Kepatuhan aturan orang Indonesia ketika di luar negeri beda dari di negaranya sendiri tinjauan sosiologis
Polisi mengatur kendaraan bermotor yang tak tertib jalur di lampu merah dekat lokasi penyelenggaraan Asian Games 2018. Foto oleh Mohd Rasfan/AFP

Melihat berita ramainya pasar tradisional sampai pusat perbelanjaan menjelang Lebaran di tengah pandemi corona bikin siapapun geleng-geleng pasrah. Masih banyak masyarakat yang merasa baju baru di hari Lebaran lebih penting daripada nyawa.

Kegeraman serupa hadir pula saat tersiar kabar ratusan orang berkumpul di depan McD Sarinah untuk bernostalgia, karena restoran cepat saji penuh kenangan tersebut akan tutup. Contoh lain, tercatat puluhan ribu kendaraan pribadi diputarbalikkan polisi gara-gara masyarakat ngotot mudik di tengah pandemi. Hadeh.

Fenomena kayak gini jelas bikin kita bertanya-tanya: Kenapa susah banget sih ngatur orang Indonesia? Bahkan sampai ada anekdot populer di Indonesia bahwa aturan diciptakan untuk dilanggar.

Untuk menjawabnya, status Facebook dosen Universitas Lampung (Unila) Budi Kurniawan ini menarik banget dan segera memantik diskusi. Budi berkeyakinan bahwa bukan masyarakatnya yang susah diatur, melainkan karena penegakan hukumnya yang kendor, membingungkan, atau tidak jelas.

Ia berargumen bahwa orang Indonesia akan patuh sama aturan tidak merokok atau meludah sembarangan di Singapura, namun warga Australia akan tetap naik motor tanpa helm di Bali. Ini bukan soal siapa yang patuh dan tidak patuh, melainkan sistem penegakan hukum di wilayah tersebut.

Kami menghubungi sosiolog sekaligus dosen UGM Prof. Dr. Sunyoto Usman, meminta pendapatnya tentang asumsi semacam itu. Benarkah orang Indonesia bisa mengubah sikap dan kepatuhannya di negara dengan situasi pranata hukum yang berbeda?

Posisi Sunyoto ternyata sepakat dengan Budi. Kedisiplinan warga mencerminkan penegakan hukum suatu negara. Kalau penegakan aturan longgar dan tebang pilih, otomatis jumlah pelanggar hukum akan meningkat.

"Mungkin mereka [yang patuh sama aturan negara di luar negeri itu] mahasiswa, peneliti, bisnis, turis, atau orang KBRI? Coba lihat orang Indonesia di Malaysia atau Arab Saudi, s ami mawon (sama saja). Orang-orang asing yang di Indonesia juga begitu [suka melanggar peraturan]. Saya kira tergantung sanksi [yang mempengaruhi kepatuhan aturan]. Tanpa sanksi yang jelas, sulit diharapkan ada disiplin," ujar Sunyoto kepada VICE.

Iya juga sih. Biasanya kan, ketika kita melihat orang lain melanggar peraturan dan dibiarkan tanpa hukuman, bawaannya jadi pengin ikutan enggak peduli. Contoh paling dekat ya pas janjian ketemuan dengan teman. Kalau di pertemuan pertama kita datang on time dan si teman ngaret, udah bisa dipastikan di pertemuan kedua kita pun bakal ikutan ngaret.

Menurut Sunyoto lagi, bisa saja lho sebenarnya si kebijakan atau aturan sudah dirumuskan dengan baik, namun penegakannya bermasalah. Dalam kasus aturan di lingkungan instansi pemerintahan, penegakan aturan bisa ambigu atau melempem karena kementerian banyak diduduki politisi yang punya agenda politik sendiri. Akibatnya, aturan yang ada malah dimodifikasi si pimpinan.

"Problem tersebut menyulitkan level operasionalnya. Kita sering lihat di lapangan tumpang tindih, publik jadi bingung beradaptasi. Implikasinya ya sulit menciptakan disiplin," tambah Sunyoto.

Meski pembuat aturan banyak salah, bukan berarti masyarakat suci bersih hati nuraninya. Sosiolog Amika Wardana mengatakan selain peraturan yang belum sepenuhnya jelas dan penegak hukum yang belum adil dalam bertugas, di masyarakat ada faktor ketiadaan tradisi untuk lebih patuh sama aturan.

Kata Amika kepada VICE, ketidakpatuhan terjadi karena modal sosial masyarakat belum memadai. Modal sosial adalah istilah dalam teori sosial kontemporer, tentang norma yang mapan, disepakati, dan diikuti kelompok masyarakat. Modal sosial adalah syarat munculnya ikatan atau jaringan sosial yang kuat dan rasa saling melindungi yang merata.

Modal inilah yang membentuk kepercayaan antarwarga, biar satu sama lain tidak ada sikap iri, saling menyalahkan, atau mental nyari keuntungan pribadi di atas penderitaan orang lain dalam konteks tertentu.

"Bahwa di luar ketidakmampuan pemerintah melakukan pengendalian [PSBB] yang baik, ada masalah dalam ikatan solidaritas sosial dalam masyarakat ini. Modal sosial kita sebagai sebuah bangsa yang memiliki norma kebersamaan, ikatan sosial, dan kepercayaan mungkin memang tidak besar. Sehingga masih banyak yang dengan sadar atau tidak, berusaha mendapatkan keuntungan pribadi [dengan melanggar] atas kerugian umum," urai Amika.

Hmmm, masih untung deh, ketika penegakan regulasi pemerintah kendor, di sejumlah wilayah kita bisa melihat contoh kuatnya modal sosial. Inisiatif lockdown dari kampung-kampung bisa jadi teladan gimana kelompok masyarakat sukses menyediakan sendiri kebutuhan mereka atas rasa aman. Solidaritas ekonomi yang muncul di mana-mana juga bikin kita merasa mendingan, bahwa moralitas orang Indonesia masih bisa diandalkan kok.

Kalau ditarik ke kasus general, kesadaran bahwa naluri melanggar aturan emang masih gede mestinya jadi momen buat kita masing-masing untuk berubah. Simpelnya, ketika kita ngelanggar aturan karena ikut-ikutan orang lain, sebenarnya bikin kita rugi dua kali.

Mendingan tingkah laku enggak terdidik gitu diprotes aja. Contohnya macem-macem: menegur orang yang enggak tertib ngantre, ngultimatum teman yang hobi ngaret, demonstrasi ke pemerintah yang ngawur… you name it.

Iklan