Hasil Pilkada Provinsi Papua Memenangkan Status Quo

Setelah terhambat rangkaian insiden dan penundaan penghitungan suara, Lukas Enembe dipastikan menjabat untuk periode kedua sekalipun pemerintahannya tersandung korupsi.
10.7.18
Foto pengiriman kotak suara untuk pilkada Provinsi Papua via REUTERS.

Pertarungan politik lokal di Papua, provinsi paling timur Indonesia, akhirnya resmi berakhir setelah melewati rangkaian kekerasan, indikasi kecurangan, intervensi militer, dan insiden yang menewaskan beberapa orang. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Papua mengumumkan calon petahana, pasangan Gubernur Lukas Enembe dan Klemen Tinal, meraup 67,5 persen suara, mengalahkan pesaingnya untuk kembali menjabat di periode kedua. Pasangan petahana ini dikenal publik dengan julukan LUKMEN.

"Ini bukan kemenangan LUKMEN, tetapi ini adalah kemenangan rakyat Papua, karena rakyat Papualah yang menjadi dasar perekonomian di tanah yang kita cintai ini," kata Klemen di hadapan jurnalis setelah KPUD mengumumkan hasil penghitungan suara. Penghitungan sempat ditunda beberapa hari akibat penembakan pesawat yang mengangkut petugas penyelenggara dan anggota polisi di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, yang dilakukan oleh Kelompok Bersenjata dua hari sebelum pilkada 27 Juni. Insiden tersebut menghambat berjalannya proses pemungutan suara di dua kabupaten.

Penghitungan KPUD berbeda dari hasil hitung cepat tak resmi, yang menyatakan petahana nomor urut satu Lukas Enembe-Klemen Tinal, diperkirakan kalah dari paslon nomor dua John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae, atau akrab dijuluki JOSHUA.

Dua pasangan calon yang bertarung dalam pilkada Papua melambangkan segmen masyarakat yang berbeda. Lukas selama ini dikenal sebagai wakil orang asli Papua, didukung oleh pemilih berlatar pedesan. Adapun rivalnya, John Wempi dan Habel Melkias, berusaha menarik simpati pemilih perkotaan.

Pasangan JOSHUA kentara sekali berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat perkotaan yang lebih heterogen dan tidak mengutamakan apakah sang kandidat dari etnis Melanesia. Itu sebabnya, kontributor VICE dalam laporan pelaksanaan pilkada mendapati ada banyak spanduk dukungan bagi JOSHUA memakai bahasa Jawa, bahasa salah satu kelompok transmigran yang banyak bermukim di Papua. Tim pemenangan JOSHUA berusaha mengksploitasi skandal korupsi anggaran beasiswa untuk siswa dari keluarga miskin di Papua yang membelit Lukas selama menjabat sebagai gubernur. Namun pemilih rupanya tidak cukup berhasil diyakinkan dalam isu korupsi tersebut.

Lukas mulai menjabat pada 2013. Beberapa pihak menyoroti keberhasilan Lukas menggenjot pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua stabil di atas 9 persen per tahun. Namun data itu tentu saja sedikit menyesatkan, sebab Papua selama ini jauh tertinggal dibanding provinsi Indonesia lainnya. Berdasarkan data terakhir 28 persen populasi Provinsi Papua hidup di bawah garis kemiskinan. Kebijakan transmigrasi kontroversial era Orde Baru secara sengaja 'membanjiri' kota-kota Papua dengan penduduk dari pulau lain. Setelah reformasi, perpindahan penduduk dari pulau lain ke Papua masih jamak terjadi. Tak pelak, menurut sejumlah perkiraan, 30 sampai 50 persen populasi adalah pendatang—mayoritas berasal dari Pulau Jawa.

Pekerjaan rumah lain yang mewarnai siapapun gubernur baru Papua adalah ketimpangan ekonomi. Saat ini, harus diakui transmigran dari pulau lain lebih sejahtera dibanding orang asli Papua. Kondisi tersebut akan terus memicu ketidakpuasan dan potensi masalah di kemudian hari.

Kebutuhan lain yang mendesak, siapapun gubernur terpilih hasil pilkada 2018, adalah pembangunan infstruktur dasar seperti jalan raya ataupun konektivitas udara. Papua adalah provinsi yang cukup sulit medan alaminya untuk dibangun jalan. Namun karena berbagai faktor, termasuk tak meratanya distribusi BBM, ongkos bepergian lintas kota di Papua menjadi salah satu yang termahal di Tanah Air lantaran mengandalkan pesawat yang tak selalu dapat subsidi. Artinya, secara kinerja, Lukas bukan kandidat yang otomatis unggul dibanding lawannya.

Kemenangan Lukas, yang tetap berhasil meraih dukungan besar kendati tersandung skandal, adalah gambaran peta politik praktis di Indonesia. Masih banyak pemilih memberikan suara berdasarakan preferensi di luar keputusan untuk memperbaiki kualitas birokrasi. Hal itu terlihat ketika massa pendukung Lukas memblokade kantor gubernur ketika dugaan korupsi beasiswa mencuat terhadap sang petahana.

"Kemenangan Enembe - Tinal sebenarnya adalah refleksi bahwa masyarakat kita masih permisif, bahwa kasus korupsi yang masih membayangi seorang kandidat seolah tidak menjadi persoalan dalam ranah politik," kata Siti Zuhro, pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia kepada VICE.

Masalahnya, dalam kasus Papua, Wempi Wetipo juga tidak otomatis lebih baik. Di Kabupaten Jayawijaya yang dia pimpin, tercatat ada beberapa kasus korupsi sekalipun secara pribadi Wempi pernah memperoleh penghargaan dari KPK.

Korupsi hanya satu dari sekian masalah sosial serius yang seakan terus dilestarikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Papua. Itu belum mencakup keinginan merdeka sebagian warga Papua yang direspons represif oleh militer maupun intelijen Indonesia. Ataupun pelarangan jurnalis asing meliput secara independen situasi di provinsi yang kaya sumber daya alam tersebut. Kemenangan Lukas, pada akhirnya, melambangkan masih bertahannya status quo. Termasuk eksploitasi isu identitas yang memenangkan Lukas dalam gelaran pilkada serentak penuh masalah akhir bulan lalu.

"Salah satu faktor penentu kemenangan Lukas Enembe adalah ia mampu mengonsolidasikan suara antar suku dan etnis di Papua. Lukas bisa menjaga relasi antar suku yang masih rawan konflik, strategi ini yang tidak dilakukan oleh lawan politik Lukas," kata Wasisto Raharjo Jati, peneliti dari Universitas Gadjah Mada. "Kenapa indikasi kasus korupsi tidak menjadi penghalang bagi Lukas? Masyarakat lebih suka menjaga status quo sehingga seperti punya toleransi terhadap korupsi."

—Staff Writer VICE Indonesia, Adi Renaldi, berkontribusi untuk laporan ini