Inilah Satu-Satunya Seniman Pernah Terjerat Pasal Penistaan Agama Terhadap Gereja

Suatu hari di bulan September, Carlos Celdran berpakaian layaknya pahlawan nasional Filipina sembari menggelar demonstrasi yang direncanakan secara matang. Dia ingin memprotes otoritas Gereja Katolik karena melarang program Keluarga Berencana bagi rakyat Filipina. Akan tetapi, aksinya tidak berjalan lancar. Dia malah berakhir di bui atas tuduhan penistaan agama.

Pada 30 September 2010, Celdran tiba di depan Katedral Manila yang bersejarah. Dia berpakaian seperti Jose Rizal, tokoh lelaki yang dijuluki Bapak Bangsa di Filipina sesudah dieksekusi mati oleh penjajah Spanyol pada 1896 karena telah menuntut kemerdekaan dan menggugat kelaliman pemerintah kolonial. Siang itu, Celdran menjalankan sendiri aksi protesnya. Dia menentang campur tangan Gereja Katolik dalam urusan kontrasepsi di Filipina.

Dia membawa poster yang bertuliskan "DAMASO" mengacu kepada Romo Damaso yang ada di dalam novel Noli Me Tángere karya Jose Rizal. Dalam buku Rizal, Romo Damaso dikisahkan sebagai pendeta yang memerkosa ibu tokoh protagonisnya. Sang petinggi gereja itu adalah penjahat sebenarnya. Karena itulah Celdran memutuskan menggunakan nama sang tokoh dalam aksinya.

Celdran sangat menyukai sejarah, seni, dan politik. Dia bekerja sebagai pemandu wisata di Intramuros, kawasan bersejarah di pinggir Ibu Kota Manila. Dia menganggap semua pekerjaannya, baik sebagai seniman ataupun pemandu wisata, sebagai pertunjukan seni politik. Orang-orang yang kenal baik dengannya akan memahami kenapa Celdran berpakaian layaknya pahlawan nasional dan mengacu pada tokoh dari buku saat memprotes gereja.

"Karya seni saya mencerminkan suasana perkotaan yang saya tinggali, baik itu melalui pertunjukan seni, tur, atau aktivisme," kata Celdran kepada VICE Indonesia. "Manila bisa memberikan pengalaman yang luar biasa, tapi saya juga terobsesi dengannya. Hal ini yang paling membuat saya tertarik."

Rencana awalnya cukup sederhana. Dia mengenakan busana uskup, berfoto di depan katedral sambil memegang poster "DAMASO" dan mengunggah foto-foto demonstrasi ke akun Facebook-nya yang diikuti oleh 130.000 orang.

Rupanya kesialan demi kesialan menimpa sejak sehari sebelumnya.

"Sehari sebelum protes, kostum yang akan saya sewa terkena banjir," katanya. "Jose Rizal adalah pilihan kedua saya. Sedangkan pada hari H-nya, saya harus masuk ke dalam gereja karena hujan."

Di sanalah dia melakukan protesnya.

Celdran, masih berdandan seperti seorang pahlawan revolusioner, tiba-tiba berhadapan dengan rohaniwan Katolik dan uskup Protestan. Mereka semua kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Celdran masih ingat ruangan sunyi senyap waktu itu.

"Orang Protestan mengira ini salah orang Katolik, sedangkan orang Katolik menyalahkan orang Protestan," kata Celdran sambil tertawa. "Mereka kira poster saya mengacu pada Saint Damaso—pria yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Aram ke Latin."

Tidak ada satupun yang berbicara sampai Celdran angkat suara.

"Agamawan sebaiknya berhenti ikut campur dalam politik nasional!" teriaknya.

Tiba-tiba polisi datang dan menangkapnya. Pada Januari 2011, Pengadilan Tinggi Manila menyatakan Celdran bersalah karena telah "menyinggung perasaan kelompok agama." Dakwaan ini berdasar Pasal 133 dalam undang-undang hukum pidana Filipina. Celdran mengajukan banding ke Mahkamah Agung pada 2013, tetapi ditolak sebulan lalu.

Celdran baru-baru ini mengajukan mosi peninjauan kembali atas keputusan Mahkamah Agung. Namun, belum ada kepastian apakah bukti dan pembelaan baru darinya diterima atau tidak.

Jika terbukti bersalah, maka Celdran harus menjalani hukuman penjara maksimal satu tahun, satu bulan, dan 11 hari karena telah "menyinggung perasaan kelompok agama" di "tempat yang dikhususkan untuk ibadah atau selama perayaan upacara keagamaan."

Kasus Celdran tentunya akan menjadi hukuman bersejarah. Ini pertama kalinya undang-undang tersebut digunakan untuk menghukum orang yang menyinggung "perasaan kelompok agama" sejak Filipina menyatakan kemerdekaannya dari Amerika Serikat pada 1946.

Berbeda dari Filipina, menjerat pidana seseorang memakai pasal penistaan agama cukup sering terjadi di negara-negara Asia.

Contohnya di Indonesia. Kasus penistaan agama telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kasus paling terkenal melibatkan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dipenjara karena video editan yang membuatnya terkesan melecehkan surat dalam Al Quran, teptnya Al-Maidah ayat 51.

Ahok bukan satu-satunya korban penerapan pasal penistaan agama. Meliana, perempuan beragama Budha asal Tanjung Balai, Sumatra Utara dijatuhi hukuman kurungan selama 18 bulan. Kesalahannya sepele saja, meminta volume suara adzan dari mesjid dekat rumahnya diturunkan—sesuatu yang menurut penilaian Nahdhatul Ulama, ormas Islam terbesar di Indonesia, bukan sama sekali bentuk penodaan agama.

Lalu di Pakistan—yang masih menerapkan beleid penistaan agama yang keras, seorang penduduk berkewarganegaraan Inggris yang tercatat pernah mengidap gangguan metal divonis mati setelah terbukti menulis surat dan mengaku dirinya sebagai Nabi Muhammad.

Aturan yang melarang penistaan agama atau apapun yang bisa menyakiti perasaan umat agama tertentu termaktub dalam kitab undang-undang hukum pidana di Malaysia, Brunei, Singapore, dan Myanmar. Aktivitas-aktivitas yang berpotensi dituding sebagai penistaan agama di negara-negara mencakup penggunaan kata Allah oleh umat Kristiani sebagai pengganti kata tuhan (berlaku di Brunei) hingga mencela nabi Muhammad di dalam masjid.

Berbeda dari semua kasus di atas, apa yang terjadi di Filipina—khususnya dakwaan yang menimpa Celdran—lebih rumit lagi. Pasal penistaan agama yang berlaku di Filipina hanya memuat 48 kata. Jelas tidak cukup lugas untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan "aktivitas menyinggung' di sebuah rumah ibadah.

Ironisnya, saat Ronaldo Reyes, pengacara Katolik yang menangani kasus Celdran, mewawancarai pemuka agama yang kebetulan berada di Katedral Manila saat insiden terjadi, hanya satu orang yang merasa tersinggung atas protes yang digelar Celdran.

"Saya merasa masalahnya bukan terletak pada kata ‘Damaso’. Yang jadi masalah itu keberadaan saya di sana," kata Celdran. "Karena ini kasus kriminal, saya harus berhadapan dengan seluruh rakyat Filipina."

Tonton dokumenter VICE menyorot adanya kelas latihan menembak ilegal yang marak di Filipina yang diikuti banyak wisatawan asal Cina:

Bila Mahkamah Agung Filipina menolak permohonan banding kedua Celdran, putusan hakim akan jadi sebuah preseden buruk di Filipina di masa mendatang. Sebab kasus Celdran bisa saja jadi yurisprudensi, alias titik tolak penerapan pasal penistaan agama yang lebih luas lagi.

"Kita bisa saja menyinggung perasaan seseorang yang sedang berada di mall ketika sebuah kebaktian sedang digelar di dalamnya," kata Celdran. "Pokoknya, definisi penistaan agama dalam undang-undang ini cacat sekali. Undang-undangnya memang sangat bermasalah."

Selain dianggap sebagai pasal karet, beleid penistaan agama Filipina pada dasarnya bertentangan dengan aturan konstitusi Filipina. Pasal 133—nama pasal penistaan agama tersebut—adalah warisan masa kolonial Spanyol. Aturan ini secara khusus dilahirkan untuk melindungi Gereja Katolik Roma dari kritik pedas yang diarahkan pada mereka.

Konstitusi Filipina, sebuah dokumen legal yang menandai berdirinya Filipina sebagai negara merdeka dan berdaulat lengkap dengan perangkat hukumnya, seharusnya sudah sejak lama menghapuskan pasal penistaan agama.

Nyatanya baik konstitusi Filipina dan pasal penistaan agama masih berlaku hingga kini, meski saling bertolak belakang.

"Pasal penistaan agama adalah perangkat hukum yang aneh karena mencederai prinsip pemisahan agama dan negara serta kebebasan warga Filipina untuk mengemukakan pendapatnya dengan bebas," kata Red Tani, presiden Filipino Freethinkers, salah satu organisasi aktivis pendukung penyebaran gagasan sekuler di Filipina.

Tani, yang pernah gencar mengkampanyekan pentingnya undang-undang kesehatan reproduksi—undang-undang yang menjadi awal kasus ini—kini sedang berjuang meyakinkan pemerintah Filipina untuk segera mencabut pasal penistaan agama dari Undang-Undang Hukum Pidana Filipina.

"Saat Carlos mengajukan banding untuk kasusnya pada 2013, Mahkamah Agung menyepelekan begitu saja argumen yang mengatakan bahwa Pasal 13 pada dasarnya sudah ketinggalan zaman dan berlawanan dengan konstitusi," kata Tani. "Orang-orang yang duduk di Mahkamah Agung merasa lembaganya masih independen. Tapi melihat sepak terjangnya belakangan ini, menurut saya, Mahkamah Agung berada di bawah kendali para pemegang kuasa."

Apa yang dikemukan Tani—bahwa pengadilan Filipina tak lagi memiliki indepedensi—bukalah hal yang baru. Maria Maria Lourdes Sereno, salah satu pengkritik Presiden Rodrigo Duterte yang paling vokal dan seorang mantan Hakim Agung, diberhentikan dari jabatannya Mei lalu setelah terlebih dahulu dicap sebagai "musuh" oleh Duterte. Keputusan Duterte tak cuma kontroversial, namun juga inkonstitusional. Menurut aturannya, Hakim Agung hanya bisa diberhentikan lewat sebuah kongres—atau bahkan pemakzulan—bukan cuma sesi dengar pendapat saja seperti dalam kasus Sereno.

Bagi banyak orang, pemecatan Sereno bisa dipahami sebagai serangan terhadap independensi sistem pengadilan oleh sebuah pemerintah yang berkali-kali mengancam akan memberlakukan hukum militer dan, dalam berbagai aspek, pelan-pelan mendorong Filipina menjadi sebuah negara federal.

"Seluruh perangkat perundangan dan konstitusi perlu dirombak habis-habisan," kata Celdran. "Masuk ke dalam Katedral Manila saat semua uskup tengah berkumpul di dalamnya, berpakaian mirip Jose Rizal dan memakai kata 'Damaso' sebagai referensi atas campur tangan gereja menghalangi penetapan undang-undang kesehatan reproduksi—itu adalah tindakan sempurna untuk menyebarkan sebuah ide."

Celdran bahkan tak perlu repot-repot menulis manifesto panjang untuk menjelaskan tujuan aksinya. Malah, setelah dirinya dicokok polisi, 100 juta penduduk Filipina segera menyadari benang merah antara Jose Rizal, Gereja dan hak-hak reproduksi. Untunglah, menurut Celdran, protes itu digelar digelar dengan cukup teatrikal. Kurang sedikit saja kadar teatrikalnya, imbasnya tak akan sama.

Hubungan antara simbol-simbol yang dipilih Celdran dalam protesnya—serta proses pengadilan kasusnya—pada akhirnya justru memperpanjang umur unjuk rasa yang digelar oleh Celdran September delapan tahun lalu.

"Kalau saya masuk Katedral cuma pakai t-shirt dan celana jins dan sekadar ngomong 'loloskan undang-undang kesehatan reproduksi dan hancurkan teokrasi', hasilnya mungkin tak sehebat ini," kata Celdran. "Damaso sudah berubah menjadi protes beragam corak dan tujuan—jauh berkembang dari maknanya pada 2010. Sekarang, giliran saya memperjuangkan kebebasan berekspresi bagi seluruh penduduk Filipina. Kalau saya bisa dijerat dengan pasal penistaan agama, semua orang juga bisa jadi korbannya kelak."