Iklan
Pemilu 2019

Alasan Pemilu Kita Masih Nyoblosin Paku, Padahal Tak Lagi Dipakai Negara Lain

Tinggal dua negara memakai sistem pencoblosan untuk pemilu, yakni Kamboja dan Indonesia. KPU menganggap mayoritas warga masih terbelakang, enggak paham cara contreng. Masa iya sih?

oleh Yvette Tanamal
21 Agustus 2018, 9:00am

Ilustrasi mencoblos pakai paku yang sudah ketinggalan zaman oleh Farraz Tandjoeng.

Di Indonesia, banyak ritual kecil tidak terasa aneh karena sudah terbiasa kita lakukan sejak dulu. Misalnya melempar telur ke orang yang sedang berulang tahun. Atau nginjek sepatu baru teman sebagai tanda "kenalan." Tapi kemudian, satu hari tiba-tiba kita tersadar dan bertanya, "eh, bentar-bentar, kenapa kita ngelakuin itu ya?"

Persis seperti itu juga masalah dalam perkara metode pemilihan umum kita yang masih memakai sistem mencoblos dengan bantuan paku. Tinggal dua negara di dunia ini, yakni Kamboja dan Indonesia, yang masih memakai "cara purba" tersebut agar warga dapat berpartisipasi dalam sistem demokrasi. Bangsa-bangsa lain sudah beranjak menggunakan tinta anti-hapus, bahkan pemilihan elektronik.

Saya baru sepenuhnya menyadari kalau metode pemilu Indonesia agak ketinggalan ketika ikut kelas Southeast Asian Studies di Malaysia. Lektor di kelas sedang menceritakan pengalamannya saat memantau pemilu Indonesia. Lalu dia tiba-tiba nyeletuk, "Kalian tahu enggak kalau di Indonesia orang nyoblos menggunakan paku? Bikin lubang gitu di kertasnya." Satu kelas terdiam sesaat, menoleh ke saya, sebelum tertawa terbahak-bahak. "Astaga!" demikian batin saya, tak siap ditertawakan. Buru-buru saya mencoba memikirkan penjelasan untuk ngeles.

"Emangnya kalian enggak punya pulpen?" tanya seorang teman dari Kenya sambil tertawa. “Bahkan di Afrika, kami menggunakan pulpen!"

Saya ikutan tertawa, sambil diam-diam memikirkan alasan untuk menjelaskan perilaku yang ternyata tidak umum ini. Tapi jujur, saya pun enggak tahu kenapa kita nyoblos menggunakan paku.

"Biar lebih ramah lingkungan," ujar saya mencoba ngeles. "Pulpen kan terbuat dari plastik, dan harus sering diganti. Paku konstruksi lebih tahan lama, lebih baik untuk lingkungan."

Saya kira jawabannya masuk akal. Kami pakai paku karena peduli lingkungan. Namun, teman sekelas tidak memercayainya. Mereka malah terus menertawakanku. Mana saya tahu alasannya? Saya kan bukan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akhirnya, saya memutuskan untuk cari tahu alasan sebenarnya sepulang kuliah.

Ternyata, alat coblos ini punya sejarah kelamnya sendiri (tidak ada hubungannya dengan lingkungan). Semuanya bermula pada masa pemerintahan Suharto. Tidak, saya tidak sedang menyalah-nyalahkan Suharto. Berhubung kita hanya punya dua presiden selama 53 tahun, jadi apa saja yang terjadi di Indonesia pasti berasal dari salah satu mereka.

Kita semua sudah tahu kalau gaya kepemimpinan Suharto pada masa Orde Baru sangat otoriter dan militeristik. Meskipun begitu, pemerintah pada zaman itu suka bertingkah layaknya mereka menjalankan negara demokrasi. Itulah sebabnya pemilu masih diadakan di Indonesia. Tapi, yah, tentu saja Suharto lagi yang menang. Siapa saja yang berani menantangnya harus siap diculik, ditangkap polisi atau mendapatkan perlakuan yang lebih buruk lagi.


Tonton dokumenter NOISEY mengenai persekusi dan diskriminasi terhadap komunitas punk di Aceh oleh aparat:


Suharto menjabat sebagai presiden Indonesia selama 32 tahun. Penduduk Indonesia dipaksa mematuhi peraturannya jika tidak ingin dipersekusi atau diasingkan. Sikap ini jelas menentang apa itu demokrasi dan pemilu sebenarnya. Dari 1971-1997, hanya ada tiga partai yang disetujui Suharto untuk maju ke pilpres, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan partai pendukung Suharto, Golongan Karya.

Beragam alat dan cara digunakan untuk memastikan kalau pemilihannya memenangkan Suharto. Namun, paku paling sering digunakan dalam pemilu. Alasannya karena mudah dimanipulasi. Kalau orang tidak memilih Golkar, maka petugas akan menusuk di tempat lain agar surat suaranya tidak sah. Meskipun tidak memilih Golkar, tapi mereka otomatis menang.

Wakil Presiden Jusuf Kalla baru-baru ini mengatakan kalau cara mencoblos pakai paku "tak beradab." Akan tetapi, paku sangat penting dalam sistem pemilu di Indonesia.

Bangsa Indonesia seakan terobsesi sama metode paku. Di saat negara lain sudah menerapkan sistem pemilihan elektronik, kita masih saja kesulitan mengganti paku sama pulpen. Pada 2004 dan 2009, pemerintah sudah berusaha memakai pulpen, tapi hasilnya diklaim KPU kacau. Konon, karena metode mencontreng masih sulit dipahami warga menengah ke bawah, sehingga jumlah suaranya banyak yang tidak sah.

Akhirnya kita kembali lagi dengan paku agar proses pemilu berjalan lancar pada 2014. Pemerntah meyakini paku lebih efisien lantaran masih banyak warga Indonesia yang berpendidikan rendah dan tidak memahami sistem centang pakai pulpen.

Namun, dalih ini sebenarnya sudah tak lagi sahih. Pasalnya, tingkat buta huruf pada penduduk dewasa di Indonesia sudah sangat rendah (di bawah satu persen). Kendati begitu, kita tetap saja menggunakan paku. Pada pemilu 2014, pulpen kembali masuk bilik suara, tapi pemerintah kukuh meminta para pemilih untuk membolongi suray suara. Jadi, pulpen dan paku nyaris sama fungsi dengan paku di bilik suara. Begitulah, di Indonesia, tak ada yang lebih manjur dalam urusan mengocok perut daripada kebijakan pemerintahnya.

"Jadi (pulpen) kami bolehkan karena bisa saja pakunya jatuh atau hilang," ujar Hadar Gumay, eks-komisioner KPU, "sepanjang diberi tanda coblos di surat suara di tempat yang benar... Kalau rokok kami putuskan tidak."

Biang keladi amburadulnya pelaksanaan pemilu 2004 dan 2009 adalah kurangnya penjelasan yang memadai tentang cara memberikan suara dengan pulpen. KPU tak merinci misalnya apakah pemilih harus mencongreng, melingkari atau memberi tanda tangan dan di mana.

"Kami menilai sosialisasi dari KPU dan partai politik tentan surat surat suara yang sah," ungkap Wirdyaningsih, seorang anggota Bawaslu.

Kalau dipikir-pikir bener juga sih. Pemilih di Indonesia sudah mencoblos dengan paku selama sekian dekade. Makanya, butuh waktu untuk beradaptasi dengan perubahan mendadak seperti ini.

Indonesia baru saja melewati hajatan besar bernama Pilkada Serentak, dan pilpres akan digelar kurang dari satu tahun dari sekarang. Saya kadang masih menahan tawa saban kali melihat baliho atau poster caleg yang mukanya siapa dicoblos dengan paku. Entah apa yang terpikir di benak teman-teman saya di Malaysia jika mereka melihat poster-poster yang agak gory ini?

Satu hal yang pasti, pemilih di Indonesia mungkin masih kikuk menggunakan pulpen, tapi setidaknya kita siap merayakan demokrasi. Indonesia masih jadi negara paling demokratis paling kuat dan bebas di Asia.

Kalau boleh sengak sih, saya bisa bilang Indonesia masih jauh lebih demokratis dari negeri jiran terlepas dari pemilih di sana memberikan suaranya dengan pulpen atau lewat sistem online.

Lagipula, yang penting toh bukan cara kita memilih seorang anggota legislatif, melainkan fakta bahwa kita memilih mereka setelah memeriksa kapabilitas dan rekam jejak mereka. Semoga sih begitu. Kalau udah pakai pulpen dan enggak kritis melihat latar belakang calon, alamak, memang nasib kita surem banget.